Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SC Munaslub Golkar Ubah "Uang Pendaftaran" Jadi "Sumbangan"

Kompas.com - 06/05/2016, 21:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pleno Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Jumat (6/5/2016), memutuskan mengubah istilah uang pendaftaran menjadi uang sumbangan bagi calon ketua umum Golkar.

Besarannya pun diubah dari yang semula Rp 1 miliar menjadi tidak ditentukan.

"SC telah memutuskan bahwa yang tadinya itu uang pendaftaran, menjadi sumbangan. Jadi ini bukan lagi uang pendaftaran, lebih-lebih uang mahar. Tapi ini sumbangan," ujar Ketua SC Munaslub Golkar Nurdin Halid usai rapat di Kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat.

Pengubahan kebijakan tersebut berimplikasi pada berubahnya besaran uang bakal calon ketua umum. (baca: Wajibkan Bayar Rp 1 Miliar, Golkar Dinilai Hanya Tampung Kader Kaya)

Priyo Budi Santoso, misalnya. Dia tidak menyumbang Rp 1 miliar, melainkan 100.000 dollar AS atau setara dengan Rp 1,3 miliar.

"Jadi ini pertanda bukan kewajiban mutlak, bukan sebuah pendaftaran atau mahar. Ini sumbangan. Jadi mohon diluruskan berita-berita yang belum lurus," ujar Nurdin.

Sebelumnya, SC Munaslub Partai Golkar memutuskan bahwa setiap bakal calon ketua umum yang mendaftar wajib menyetor uang Rp 1 miliar untuk biaya tambahan penyelenggaraan Munaslub di Bali pada 15-17 Mei 2016.

(baca: Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

Meski demikian, Sekretaris Komite Pemilihan Munaslub Golkar Andi Sinulingga mengakui, belum ada keputusan resmi bagaimana nasib bakal calon yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Setidaknya ada dua bakal calon ketum Golkar yang menolak membayar uang, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo.

(baca: Akbar Tandjung Anggap Iuran Rp 1 Miliar Bisa Jadi Preseden Buruk di Golkar)

"Saya tegaskan saya tak akan mengeluarkan sumbangan satu sen pun untuk mengikuti pemilihan ketua umum Golkar," ucap Syahrul.

Ia merasa bahwa sikapnya itu untuk menunjukan idealisme dan kecintaan dirinya kepada partai.

"Sumbangan saya itu bukan berapa uang yang diberikan, saya enggak mau diukur dari berapa banyak uang yang dikeluarkan, tapi dari pikiran dan idealisme," ucap dia.

Adapun Indra menilai pendanaan tersebut tidak adil. (baca: Indra Bambang Utoyo Tak Mau Sumbang Rp 1 Miliar untuk Munaslub)

"Menurut saya, Rp 1 miliar itu besar sekali. Dan saya merasa dana sebesar itu berpotensi membuat calon yang tidak mempunyai dana sebesar itu tidak bisa keluar (muncul)," kata Indra.

Kompas TV Mahar Rp 1 M Caketum Golkar Masih Didebatkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com