Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajibkan Bayar Rp 1 Miliar, Golkar Dinilai Hanya Tampung Kader Kaya

Kompas.com - 06/05/2016, 20:34 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keharusan membayar iuran sebesar Rp 1 miliar untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar dinilai menggambarkan partai berlambang beringin tersebut hanya memfasilitasi kader yang berkantong tebal.

Pengamat Politik Arie Sujito mengatakan, sumbangan wajib tersebut menampilkan bahwa Partai Golkar hanya memfasilitasi orang-orang kaya. Pendekatan politik itu dianggap tidak akan bisa merespons tuntutan publik.

Sedangkan dilihat dari sisi partai, Golkar tidak melakukan reformasi untuk kemajuan partai kedepan.

"Iuran Rp 1 miliar paling hanya di atas kertas dan bersifat simbolik. Kedepannya tidak dipungkiri akan ada 'iuran-iuran' yang lebih besar," ujarnya di Jakarta, Jumat (6/5/2016).

Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa keadaan Golkar masih sangat terekonsilisasi dan masih faksionalisasi antar kelompok.

(baca: Akbar Tandjung Anggap Iuran Rp 1 Miliar Bisa Jadi Preseden Buruk di Golkar)

"Ini menggambarkan partai belum mampu mengakomodasi kenginan rakyat, tapi kelompok tertentu," kata Arie.

Oleh karena itu, momentum pergantian calon ketua umum Golkar seharusnya dijadikan untuk melakukan pembenahan besar-besaran.

"Ini momentum Golkar agar tidak salah urus. Saatnya Golkar turun mesin agar lebih baik kedepannya," ujarnya.

Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar sudah memutuskan enam dari delapan orang bakal calon ketua umum Golkar, lolos syarat administrasi.

(baca: Andi Sinulingga Bantah Bakal Caketum Golkar Dicoret Jika Tak Setor Rp 1 Miliar)

Keenam bakal calon yang lolos yakni Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Mahyudin, Priyo Budi Santoso dan Setya Novanto.

Adapun, dua nama tersisa, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo dianggap belum memenuhi syarat administrasi.

Keduanya diberikan kesempatan sampai Sabtu (7/5/2016) jam 12.00 WIB untuk menjawab surat steering committee berkaitan dengan persyaratan yang belum terpenuhi.

Keduanya sebelumnya menegaskan tidak akan membayar uang untuk mendaftar sebagai calon Ketum Golkar.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com