Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Acara Pengukuhan APKASI, Wapres Kalla Imbau Bupati Majukan Daerahnya

Kompas.com - 05/05/2016, 16:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, bupati adalah pimpinan pemerintah yang paling dekat dengan rakyat dan pelaksana kebijakan pusat dan daerah.

Kemajuan dan kemunduran negara, kata Kalla, merupakan tanggungjawab yang harus diemban para bupati. Hal itu diungkapkannya pada acara pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016).

"Anda terpilih oleh rakyat untuk melakaanakan tugas itu. Tujuan bernegara, melanjutkan pemimpin-pemimpin terdahulu untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur," ujar Kalla, Kamis.

Kalla menambahkan, fondasi utama kemajuan daerah adalah melalui kegiatan-kegiatan yang produktif dengan kreativitas dan inovasi dari daerah. Menurutnya, hasil otonomi ditentukan dari tingkat kesejahteraan daerahnya.

"Yang harus dilaksanakan, bagaimana meningkatkan produktivitas negeri ini yang terdiri dari lebih dari 500 kabupaten kota dan 34 provinsi. Dalam ekonomi, manufaktur, jasa, pertanian," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kalla mengatakan, dalam 10 tahun ke depan 60 persen penduduk akan berpindah ke kota jika daerah tak meningkatkan kemakmuran dan kreativitasnya. Kreativitas diperlukan karena lahan tak mungkin bertambah. Lahan yang ada harus dimanfaatkan.

Namun, penambahan lahan berarti membabat hutan yang akan berujung pada kekeringan. Sehingga harus dicari jalan keluarnya. Sedangkan, industri manufaktur juga harus ditingkatkan demi kepentingan investasi.

"Di Jawa kita alihkan dari barat ke timur. Di Sumatera infastrukur jalan pelabuhan. Di timur kita buat pelabuhan," kata dia.

Kalla menyebutkan, kebijakan pusat akan memberi porsi dana sekitar Rp 777 triliun pada daerah. Dalam kurusn waktu lima hingga 10 tahun, porsi dana untuk daerah tersebut naik sekitar 35 persen.

Ia pun meminta agar daerah segera melakukan efisiensi. Kemajuan daerah, kata dia, bukan ditunjukkan dengan kantor dan rumah dinas yang megah namun ditunjukkan dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang berkurang serta naiknya penghasilan daerah.

"Sebagai wakil pemerintah di daerah, harapan kami aman tersebut dapat dijalankan sebaik-baiknya. Ditandai naiknya kesejahteraan daerah," ujar Kalla.

Kompas TV Kisah Cinta Romantis & Sederhana Bupati Batang - Sang Pendamping
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com