Setoran Rp 2 M dari Setiap Caketum Golkar Baru Sebatas Wacana

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan banyak berkomentar perihal usulan menyetor uang hingga Rp 20 miliar bagi setiap calon ketua umum.

Menurut dia, usulan tersebut masih sebatas wacana dan setiap kebijakan partai termasuk masalah dana harus diputuskan melalui rapat DPP maupun sidang di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) nanti.

"Kalau itu belum diputus dalam Munas, persyararan di luar AD/ART belum bisa diimplementasikan," ujar Airlangga usai sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Karena masih sebatas wacana, maka ia pun enggan mengungkapkan kesanggupannya jika harus dibebani Rp 20 miliar. Airlangga menambahkan, kalau pun ada pembebanan biaya semacam itu, maka segala macam prosesnya harus transparan dan penggunaannya jelas untuk apa.

(Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)

Dari pengalamannya yang lalu dalam menyelenggarakan Munas, biasanya calon ketua umum tak dibebani biaya. Namun, jika ingin berkontribusi sifarnya tetap terbuka.

"Sehingga (jumlahnya) tidak ditentukan," kata Airlangga.

Ia juga menolak berkomentar saat ditanyakan apakah setuju atau tidak dengan wacana Rp 20 miliar tersebut.

Menurut dia, sebagai calon ketua umum, persyaratan paling utama adalah Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tercela (PDLT) sehingga persyaratan itu lah yang ia kejar.

"Kalau PDLT sudah siap. Kita harus kembalikan itu pada anggaran dasar," ujar Airlangga.