Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dari Saya Lahir Urus Sertifikat Lama Banget, Apa-apaan Ini...

Kompas.com - 11/04/2016, 21:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BREBES, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan lantaran proses pembuatan sertifikat lahan yang terlalu lama.

"Saya beri peringatan kepada Kepala BPN. Saya tidak mau lagi terlalu lama (mengurus sertifikat), terlalu ruwet," ujar Presiden saat meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Terminal Agrobisnis, Desa Larangan, Brebes, Senin (11/4/2016).

"Dari saya lahir sampai sekarang kok mengurus sertifikat lama banget. Apa-apaan ini. Enggak bisa. Jangan diterus-teruskan," lanjut dia.

Presiden melanjutkan, saat ini sudah masuk ke zaman teknologi informasi (TI) yang segala sesuatunya sudah bisa didapatkan dengan mudah dan cepat.

Presiden ingin proses mengurus sertifikat juga dilakukan dengan mekanisme TI.

"Harus dibangun sistem cepat. Biar rakyat itu senang. Rakyat biar bisa cepat berusaha. Masih jutaan yang belum disertifikat karena ruwetnya urusan di BPN," ucap Presiden.

Terlebih lagi, bagi petani, sertifikat sangat penting perannya, yakni sebagai bahan jaminan agunan jika meminjam uang ke bank.

Sebab, kata Jokowi, selama ini petani yang tidak memiliki sertifikat lari meminjam uang ke rentenir dengan bunga yang sangat "mencekik leher".

Presiden berjanji akan mengecek sendiri apakah perintahnya tersebut dilaksanakan atau tidak.

Kompas TV Jokowi Janjikan Jalur Kereta di Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wilayah Udara IKN Akan Di-'cover' Radar GCI Buatan Perancis

Wilayah Udara IKN Akan Di-"cover" Radar GCI Buatan Perancis

Nasional
ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

Nasional
Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Blak-blakan Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

KPK Blak-blakan Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com