Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Hadiri Muktamar PPP

Kompas.com - 08/04/2016, 17:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo membuka Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (8/4/2016). Saat membuka acara, Jokowi sempat mengungkapkan alasannya untuk bersedia hadir.

"‎Pertama, tadi siang saya bertanya apakah Mbah Kyai hadir (Maimun Zubair)? Saya diberi tahu habis Jumatan, ternyata Mbah Kiai sudah hadir di Jakarta," kata Jokowi di lokasi.

Alasan lain, Presiden mengaku telah membaca secara utuh undangan muktamar yang diberikan kepadanya. (Baca: Kubu Djan Faridz Sebut Muktamar Islah Kubu Suryadharma Ali sebagai "Muktamar Zombie")

Ia melihat, jika undangan itu ditandatangani oleh Suryadharma Ali selaku Ketua Umum dan M Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal, maka agenda ini benar-benar islah.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo berbicara pada meresmikan Pembukaan Muktamar VIII PPP Tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4/2016).
"Artinya, ini islah benar. Jadi, saya datang sore hari ini, ini yang menyebabkan saya hadir," kata Jokowi.

(Baca: Djan Faridz Akan Cabut Gugatan Rp 1 Triliun ke Pemerintah dengan Satu Syarat)

Ia mengingatkan, sebagai salah satu partai tertua di Tanah Air, PPP seharusnya dapat menjadi pilar penegak kedaulatan dan penampung aspirasi rakyat. Konflik yang terjadi di internal partai berlambang Kakbah itu juga harus segera diselesaikan.

"Jangan habiskan energi hanya untuk perdebatan yang tidak produktif, ribut yang tidak produktif, gesekan dan konflik yang tidak produktif. Bisa habis," kata Presiden.

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, tetap menolak muktamar. Ia memilih tidak hadir dan menganggap agenda itu bukan muktamar resmi PPP. (Baca: Djan Faridz: Siapa Bilang Itu Muktamar PPP?!)

"Siapa bilang itu Muktamar PPP?!" kata Djan Faridz kepada wartawan, sebelum membuka acara Muskerwil DPW PPP Jatim, Jumat.

Djan Faridz sebelumnya meminta Presiden untuk tidak menghadiri muktamar itu. Bahkan, ia mengancam akan memecat kader PPP yang hadir dalam muktamar islah.

Djan menggunakan istilah "haram" untuk mencegah kader PPP hadir dalam kegiatan tersebut.

Kompas TVIslah Jadi Agenda Utama Muktamar PPP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com