Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY-Jokowi Jangan Lagi Saling Sindir

Kompas.com - 23/03/2016, 09:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan dan aksi Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menarik perhatian publik dalam sepekan terakhir.

Kunjungan mendadak yang dilakukan Jokowi di proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak, dianggap sebagai balasan atas kritikan SBY yang dilontarkan saat ia melakukan "Tour de Java".

Pengajar Sosiologi Universitas Padjajaran Yusar Muljadji menilai, fenomena komunikasi seperti ini mungkin hanya terjadi di Indonesia.

Menurut dia, saling sindir antara SBY dan Jokowi, tak akan ditemukan di negara demokrasi seperti Amerika Serikat.

Ia mengatakan, kebijakan yang dilakukan Presiden AS Barack Obama tak pernah mendapatkan sindiran dari presiden sebelumnya, George Walker Bush.

"Artinya, Bush Jr tidak ingin mengganggu sistem yang dibangun oleh Presiden Obama," kata Yusar, saat dihubungi, Rabu (23/3/3016).

Kebalikannya, yang terjadi di Indonesia, menurut dia, SBY telihat terganggu saat sistem yang dibangunnya dirombak oleh Jokowi. 

Langkah yang dilakukan Jokowi dianggap sebagai pemicu hingga SBY merasa terganggu dan kemudian melontarkan sindiran atas distem yang dibangun Jokowi.

Usil

Akan tetapi, menurut Yusar, apa yang dilakukan SBY mendapatkan respons negatif dari publik, terutama kalangan netizen.

Sejumlah meme bertebaran di media sosial. 

Yusar berpendapat, baik SBY maupun Jokowi harus kembali pada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat.

"Seperti yang dicontohkan oleh Bush Jr terhadap Obama. Pak SBY tak perlu menyindir Presiden Jokowi mengingat kedudukannya yang bukan lagi sebagai presiden," ujar Yusar.

SBY, lanjut Yusar, harus memberikan kepercayaan bahwa sistem yang dibangun rezim saat ini untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Yusar menyarankan agar SBY fokus bekerja dan tak terlalu banyak merespons hal-hal yang tak perlu.

"Keep quiet dan bekerja," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com