Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Para Pembantu Jokowi Harus Buktikan ke Rakyat, Bukan Bertengkar

Kompas.com - 07/03/2016, 11:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Umar Arsal, menyayangkan terus terjadinya kegaduhan antarmenteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Umar meminta Jokowi untuk belajar dari Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatur menteri-menterinya.

"Pak SBY dapat mengatur dan mengontrol para menteri dalam mengelola lembaganya. Bahkan, perseteruan di luar lembaga juga dapat diatasi dengan baik di era pemerintahan SBY," kata Umar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2016). 

Kalaupun memang ada silang pendapat antara menteri mengenai sebuah kebijakan, dia menyarankan agar hal tersebut diselesaikan dalam rapat kabinet.

Para menteri tidak perlu saling melempar opini untuk mencari dukungan publik. (Baca: Fadli Zon: Presiden Mau Selesaikan Konflik Arab? Urus Menteri Saja Enggak Becus!)

"Kasihan rakyat masih disuguhkan tontonan yang tidak harus terjadi pada era pemerintahan Jokowi-JK ini," kata Umar.

Ketua DPP Partai Demokrat ini menambahkan, sebaiknya para pembantu Presiden fokus berkerja untuk menyejahterakan rakyat. (Baca: "Pada Era SBY, Sesama Menteri Bahkan sampai Adu Fisik")

Terlebih lagi, para menteri mempunyai tugas yang berat, yakni harus membantu Presiden dalam membuktikan janji-janjinya saat Pemilu 2014.

(Baca: Jokowi: Menteri Jangan Ributkan Hal yang Belum Saya Putuskan!)

"Harusnya di sisa waktu yang masih panjang, para pembantu Presiden membuktikan pada rakyat yang terbaik, bukan harus bertengkar. Bilamana pertengkaran terus terjadi lagi-lagi rakyat yang dirugikan," ucapnya.

Kompas TV Jokowi: Para Menteri Harus Fokus pada Kerja, Bekerja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com