Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pada Era SBY, Sesama Menteri Bahkan sampai Adu Fisik"

Kompas.com - 05/03/2016, 13:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Djohermansyah Johan mengatakan, konflik sesama anggota kabinet tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Johan, konflik sesama menteri juga terjadi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Bahkan, menurut Johan, sesama menteri yang berseteru ketika itu sampai adu fisik. (Baca: "Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah")

"Sesama menteri sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan sampai kontak fisik. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri," kata Johan dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Menurut Johan, peristiwa itu terjadi sesaat sebelum SBY memimpin rapat kabinet.

Kedua pihak yang berbeda pendapat merasa sakit hati sehingga terbawa emosi, lalu terjadilah kontak fisik.

Pertikaian antara dua menteri itu berakhir setelah seorang menteri koordinator yang membawahkan keduanya melerai mereka.

Meskipun demikian, menurut Johan, konflik tersebut hanya diketahui oleh kalangan internal kabinet dan Istana.

Konflik itu segera diselesaikan dan tidak ada yang mengungkapkan pertikaian internal kabinet itu ke hadapan publik.

"Konflik karena beda pendapat itu wajar sebenarnya, tetapi dulu berbeda dengan sekarang, konflik tidak terbuka dan tidak sampai ke publik," kata Johan.

Menurut dia, dalam sistem presidensial, konflik di internal kabinet tidak boleh sampai diketahui publik. (Baca: Jokowi: Menteri Jangan Ributkan Hal yang Belum Saya Putuskan!).

Presiden sebagai pemimpin tertinggi sebaiknya segera mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut.

"Publik harus tetap melihat bahwa pemerintah itu solid," ujar Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com