Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sebaiknya Jadikan Kegaduhan sebagai Pintu "Reshuffle"

Kompas.com - 05/03/2016, 17:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu secara cermat melihat kinerja para menterinya.

Menurut dia, silang pendapat yang terjadi antar-menteri dapat menjadi pintu masuk perombakan kabinet bagi Jokowi.

"Saya berharap, ramai-ramai ini menjadi intro reshuffle kabinet. Publik tentu akan memberikan masukan tentang itu," kata Qodari saat diskusi bertajuk 'Menteri Ribut Bikin Ribet' di Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Berdasarkan catatan Kompas, setidaknya sudah terjadi enam kali keributan antar-menteri. Perdebatan terbaru yakni terkait silang pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli soal pengelolaan Blok Masela di media sosial.

Namun, politisi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa tak setuju dengan usulan itu. Menurut dia, akan timbul persoalan baru jika Presiden ingin melandaskan kegaduhan sebagai alasan reshuffle kabinet.

"Lama-lama akan menjadi preseden buruk nantinya. Karena ada faktor like and dislike, orang akan ramai-ramai membuat program keributan nantinya," ujar Dwi.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, jika Presiden ingin me-reshuffle menterinya, maka yang perlu dilihat pertama kali adalah produktivitas menteri tersebut. Dwi juga mengingatkan agar para menteri tak hanya sibuk dengan media sosial. Kecuali, media itu digunakan untuk melaporkan hasil kerja mereka selama ini.

"Kalau memang sosmed dianggap bermanfaat, laporkanlah hasil kerja mereka lewat sosmed. Bukan dengan kenyinyiran yang tidak penting," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

Nasional
Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Nasional
Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Nasional
Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Nasional
Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

Nasional
Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

Nasional
Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

Nasional
Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi "Online"

Nasional
MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk 'Skincare'

MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk "Skincare"

Nasional
16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Nasional
Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi 'Online'

Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com