Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Kompas.com - 24/05/2024, 12:48 WIB
Nethania Simanjuntak,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari dewan pemilihan (dapil) Jakarta Fahira Idris menyampaikan pendapatnya terhadap polemik uang kuliah tunggal (UKT) yang terjadi saat ini.

Menurutnya, saat ini, persoalan yang terjadi tersebut bukan sekadar keterbatasan anggaran negara dan ketidaksesuaian UKT yang harus dibayar mahasiswa saja, melainkan paradigma pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dibenahi.

“Di tengah tantangan finansial dan kebijakan otonomi kampus, penting untuk merefleksikan kembali paradigma pendidikan tinggi di Indonesia yang seharusnya menjadi pilar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin akses pendidikan bagi kelompok miskin,” ujar Fahira melalui siaran persnya, Jumat (24/5/2024).

Menurutnya, dengan menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau, maka permasalahan besar Indonesia, yakni ketimpangan sosial dan ekonomi bisa lebih cepat dituntaskan.

Fahira mengatakan, sudah saatnya pemerintah mengadopsi paradigma pendidikan tinggi yang menempatkan aksesibilitas dan inklusivitas sebagai prioritas utama.

Baca juga: Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Ia menyebut, pendidikan tinggi di Indonesia harus perlu dijaga agar tetap berfungsi sebagai jalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin akses yang adil bagi semua warga negara, terkhususnya bagi kelompok miskin.

“Khususnya bagi perguruan tinggi negeri (PTN) yang harus bisa menjadi andalan kelompok miskin untuk mendapat pendidikan agar kehidupan mereka di masa depan bisa lebih baik,” ujar Fahira.

Fahira mengungkapkan, transformasi paradigma pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial merupakan jalan satu-satunya agar pendidikan tinggi semakin besar dampaknya.

“Saya harap, transformasi ini bisa dijadikan sebagai motor penggerak perubahan sosial yang positif dan menjadi solusi persoalan bangsa, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi,” ucapnya.

Baca juga: Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Lebih lanjut, Fahira menjelaskan, paradigma pendidikan tinggi yang menempatkan aksesibilitas dan inklusivitas sebagai prioritas utama mensyaratkan pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan tinggi. Dengan begitu, PTN tidak perlu terlalu bergantung pada kenaikan UKT.

Penambahan anggaran ini, kata dia, juga harus disertai regulasi yang adil serta peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan PTN.

“Banyak negara yang sudah mengalami lompatan kemajuan karena menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas, tuntas, dan terjangkau. Contohnya, di Jerman yang sudah menghapuskan biaya kuliah untuk mahasiswa di PTN sejak 2014,” tutur Fahira.

“Jika kita percaya pendidikan tinggi menjadi kunci mempercepat kemajuan bangsa, maka segala sumberdaya harus kita kerahkan untuk mewujudkan paradigma pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial,” sambungnya.

Baca juga: Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Seperti diketahui, presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berjanji akan meringankan UKT PTN di Indonesia. Menurutnya, PTN dibangun atas uang rakyat sehingga UKT yang dibayarkan harus lebih murah bahkan gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Nasional
Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Nasional
Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Nasional
Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Nasional
Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Nasional
BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

Nasional
Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Nasional
PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

Nasional
Menko Polhukam: Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Daftar Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Menko Polhukam: Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Daftar Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
SYL: Saya Tak Pernah Perintahkan Kumpulkan Uang

SYL: Saya Tak Pernah Perintahkan Kumpulkan Uang

Nasional
Tanggal 22 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Staf Hasto Mengaku Pernah Bertemu atau Lihat Harun Masiku

Staf Hasto Mengaku Pernah Bertemu atau Lihat Harun Masiku

Nasional
Afriansyah Noor Siap Ajukan Gugatan, Sertijab Sekjen PBB Batal

Afriansyah Noor Siap Ajukan Gugatan, Sertijab Sekjen PBB Batal

Nasional
Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Dapat Kursi Cawagub Jakarta, PSI: Situasi Masih Cair

Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Dapat Kursi Cawagub Jakarta, PSI: Situasi Masih Cair

Nasional
PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com