Mendagri: Penyidikan KPK Terkait Proyek IPDN sejak Beberapa Pekan Lalu

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di Kemendagri juga atas sepengetahuannya.

"Menurut laporan Sekjen Kemendagri kepada saya beberapa minggu lalu, pihak KPK akan terus mengusut kasus pembangunan kampus IPDN," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (3/3/2016).

Menurut Tjahjo, sejak beberapa pekan lalu, penyidik KPK telah memanggil beberapa pejabat Kemendagri.

Pada Selasa (1/3/2016), penyidik melakukan penggeledahan di dua tempat yang dianggap bisa memperkuat bukti dalam kasus tersebut.

Tjahjo mengatakan, sebagai Mendagri, ia mempersilakan penyidik KPK menjalankan tugas penegakan hukum, termasuk menetapkan salah satu pejabat Kemendagri sebagai tersangka.

"Saya yakin KPK menetapkan tersangka sudah mempunyai alat bukti yang cukup dan akan mengembangkan kasus ini," kata Tjahjo.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom sebagai tersangka.

Dudy diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tahun 2011.

"Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan tersangka," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (2/3/2016).

Menurut Yuyuk, saat itu DJ (Dudy) masih menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri.

Ia diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Adapun total kerugian negara yang diketahui dalam tindak pidana tersebut mencapai Rp 34 miliar, dari total nilai proyek sebesar Rp 125 miliar.

Selain Dudy, KPK juga menetapkan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya Persero berinisial BRK sebagai tersangka.

Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.