Luhut: Negeri Ini Tidak Boleh Diatur Suara Jalanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetap dilakukan setelah dilakukan sosialisasikan kepada masyarakat.

Saat ini, pemerintah dan DPR bersepakat menunda pembahasanya dan tidak mencabut dari program legislasi nasional prioritas 2016. (Baca: Ini Alasan Pemerintah dan DPR Tunda Revisi UU KPK)

"Ya, kita lihat, kalau masyarakat makin paham maksud sosialisasi itu, kita sepakat dengan DPR, kita akan segera (bahas revisi UU KPK)," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Luhut menyampaikan, penolakan publik muncul karena sempat tersiar kabar jika umur KPK akan dibatasi selama 12 tahun, penindakan hanya untuk kasus korupsi di atas Rp 50 miliar, dan kewenangan penyadapan KPK harus dengan izin pengadilan.

Menurut Luhut, tidak ada substansi tersebut jika revisi UU KPK dilakukan. (baca: Luhut: Presiden Dukung Revisi UU KPK)

Luhut menegaskan, pembentukan dewan pengawas KPK juga dilakukan untuk mengaudit aktivitas penyadapan yang dilakukan KPK.

Ia memastikan bahwa KPK tidak perlu meminta izin dewan pengawas saat akan melakukan penyadapan.

Menurut Luhut, keberadaan dewan pengawas diperlukan untuk memperkuat kinerja KPK. Penunjukkan anggota dewan pengawas dilakukan oleh Presiden. (baca: Soal Revisi UU KPK, Fadli Zon Bangga terhadap Jokowi)

Terkait rencana memberikan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada KPK, kata Luhut, hal itu juga dilakukan untuk memperkuat penanganan kasus dugaan korupsi.

Kewenangan itu hanya dapat digunakan oleh lima komisioner KPK. (baca: Ibas: 10 Tahun Kepemimpinan SBY, Penegakan Hukum Diberi Porsi Besar)

Saat ini, kata Luhut, pemerintah akan melakukan sosialisasi terkait revisi UU KPK. Sosialisasi secara khusus akan dilakukan melalui diskusi bersama kelompok masyarakat pegiat antikorupsi.

"Kita lihat respons dari masyarakat, kalau sudah ada omongan kan tidak bisa lagi bantah apa yang kita sampaikan. Kalau tidak negeri ini seperti diatur suara jalanan, tidak boleh dong," kata Luhut.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan setelah berbagai pihak menyampaikan penolakan atas rencana revisi UU KPK.

Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo bertemu lima pimpinan DPR dan para anggota Dewan.

Sebelum bertemu rombongan DPR, Jokowi terlebih dulu bertemu tiga pimpinan KPK pada pagi tadi. Pertemuan itu juga membahas soal rencana revisi UU KPK.

Sedianya, DPR akan mengambil keputusan atas lanjut atau tidaknya revisi UU KPK pada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (23/2/2016).