Luhut: Presiden Dukung Revisi UU KPK

Kompas.com - 22/02/2016, 16:54 WIB
Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI Ade Komarudin saat menyampaikan keputusan soal revisi UU KPK di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/2/2016). Fabian Januarius KuwadoPresiden Jokowi dan Ketua DPR RI Ade Komarudin saat menyampaikan keputusan soal revisi UU KPK di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/2/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan jalan terbaik yang diambil pemerintah dan DPR di tengah derasnya penolakan masyarakat.

Luhut menyebut, Presiden Joko Widodo mendukung revisi terhadap UU KPK. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan dengan mempertimbangkan respons publik dan dalam waktu yang tepat.

"(Presiden) mendukung, tetapi beliau dengan arif tidak akan melakukan sesuatu yang belum waktunya," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Luhut menekankan, Presiden Jokowi ingin agar revisi UU KPK ditunda karena masih terdapat penolakan dari masyarakat. (Baca: Jokowi dan Pimpinan DPR Sepakat Tunda Revisi UU KPK)

Jokowi ingin revisi UU KPK dilakukan setelah ada sosialisasi yang mencukupi bagi publik terkait substansi revisi tersebut.

Ke depan, kata Luhut, pemerintah ingin mengundang perwakilan masyarakat yang menolak revisi UU KPK untuk berdiskusi. (Baca: Kata Ketua DPR, Revisi UU KPK Hanya Ditunda, Tetap Masuk Prolegnas)

Luhut menjamin, pemerintah tidak memiliki niat memperlemah KPK melalui revisi UU tersebut.

"Tidak ada niat pemerintah untuk memperlemah KPK, justru untuk menguatkan sesuai koridor peraturan yang berlaku," ucap Luhut.

Presiden Jokowi dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK. Kesepakatan itu diambil dalam rapat konsultasi Presiden dengan pimpinan DPR.

Jokowi ingin revisi UU itu ditunda, dan sosialisasi mendalam diberikan kepada masyarakat. (Baca: Ini Alasan Pemerintah dan DPR Tunda Revisi UU KPK)

Sebelum bertemu rombongan DPR, Jokowi terlebih dulu bertemu tiga pimpinan KPK pada pagi tadi. Pertemuan itu juga membahas soal rencana revisi UU KPK.

Sedianya, DPR akan mengambil keputusan atas lanjut atau tidaknya revisi UU KPK pada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (23/2/2016).

Menjelang pengambilan keputusan itu, penolakan atas revisi UU KPK dari berbagai pihak semakin kencang. (Baca: Di Hadapan SBY, "Netizen" Juga Sindir Parpol Pendukung Jokowi soal Revisi UU KPK)

Ada empat poin yang menjadi fokus revisi UU tersebut, yaitu keberadaan dewan pengawas, penyidik independen, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan pengaturan kewenangan dalam menyadap.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

Nasional
RS Wisma Atlet Rawat 544 Pasien Positif Covid-19 dan Seorang PDP

RS Wisma Atlet Rawat 544 Pasien Positif Covid-19 dan Seorang PDP

Nasional
Menko PMK: New Normal Bukan Berarti Seenaknya

Menko PMK: New Normal Bukan Berarti Seenaknya

Nasional
Seorang Terduga Teroris Meninggal di RS Polri karena Sakit, Ini Penjelasan Polisi

Seorang Terduga Teroris Meninggal di RS Polri karena Sakit, Ini Penjelasan Polisi

Nasional
Cucu ke-25 Lahir, Wapres Ma'ruf Amin Kirim Doa Lewat Video Call

Cucu ke-25 Lahir, Wapres Ma'ruf Amin Kirim Doa Lewat Video Call

Nasional
Saat Kader Gerindra Ingin Prabowo Kembali Pimpin Partai...

Saat Kader Gerindra Ingin Prabowo Kembali Pimpin Partai...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X