Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Tak Perlu Kritik Pemerintahan SBY, Darmin Fokus Saja Tingkatkan Ekonomi

Kompas.com - 18/02/2016, 19:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal mengakui bahwa kicauan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang merasa dikambinghitamkan oleh pihak penguasa, ditujukan untuk Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Kicauan itu untuk menanggapi pernyataan Darmin yang menyebut bahwa pemerintahan SBY terlambat membangun smelter.

"Saya tidak mengerti apa maksud Pak Darmin yang menyalahkan Pak SBY saat memimpin, dan kita tahu Pak Darmin pernah sama-sama di pemerintah saat itu," kata Umar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/2/2016).

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, Darmin pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia.

"Jadi, saya harapkan lebih baik Pak Darmin fokus bagaimana berupaya meningkatkan perekonomian bangsa, tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya," ucap dia.

Umar Arsal menganggap, apa yang dilakukan SBY selama 10 tahun memimpin bangsa berjalan dengan sempurna, terutama di bidang ekonomi.

Sebaliknya, dia melihat pemerintahan Jokowi saat ini tidak bisa bekerja dan memberikan yang terbaik, tetapi justru membuat kegaduhan.

(Baca: Dikaitkan dengan Ketersinggungan SBY, Darmin Nasution Tidak Ingin Gaduh)

"Cobalah buktikan kerja, mumpung waktu masih tiga tahun, agar bisa buktikan kepada rakyat. Partai Demokrat dari awal akan selalu mendukung program pemerintah yang baik untuk rakyat. Akan tetapi, bilamana program tersebut merugikan rakyat, Partai Demokrat akan mengkritik," ujar Umar.

Umar juga meminta kepada Darmin dan pembantu Presiden Jokowi untuk tidak membuat hubungan SBY dan Jokowi, yang selama ini sudah berlangsung baik, menjadi tidak harmonis.

"Kita tahu, seorang negarawan SBY yang begitu perhatiannya pada bangsa, bahkan Pak SBY siap memberikan masukan dan saran oleh Pak Jokowi," ujarnya.

(Baca: Jusuf Kalla: Tak Ada Maksud Mencari Kambing Hitam)

Lewat Twitter, SBY kembali mengungkapkan bahwa ia merasa pemerintahannya selama 10 tahun dijadikan kambing hitam oleh pihak penguasa. Namun, ia tidak menyebut pihak yang dimaksud.

Tanpa juga memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan merupakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

Pada Desember 2014, SBY pernah mengungkapkan hal senada. Saat itu, nilai tukar rupiah tengah terpuruk terhadap dollar AS.

Menurut hasil pengamatannya, SBY merasa dijadikan kambing hitam atas situasi ekonomi saat itu, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com