Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inikah Pernyataan Penguasa yang Buat SBY Merasa Jadi "Kambing Hitam"?

Kompas.com - 18/02/2016, 12:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai sikap para penguasa saat ini yang sering "mengambinghitamkan" kerja pemerintahannya selama 10 tahun.

Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mencurigai, yang dimaksud SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Sebab, Darmin saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, beberapa hari lalu, sempat mengkritik pemerintahan SBY yang terlambat membangun smelter.

"Pak Darmin itu maksudnya tidak menyalahkan SBY," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Hendrawan menjelaskan, Darmin Nasution merupakan seorang ekonom andal. Ia hanya menyampaikan alangkah indahnya investasi infrastruktur periode lalu bisa lebih tinggi sehingga Indonesia siap menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

Pernyataan serupa juga, sebelumnya, kata Hendrawan, sudah disampaikan oleh Darmin dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P. Dia yakin tak ada niat Darmin untuk menyerang pemerintahan SBY.

"Kita tidak boleh 'mengambinghitamkan' masa lalu," ujar anggota Komisi XI DPR ini.

Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, mandeknya hilirisasi sektor minerba disebabkan kesalahan pemerintah berapa tahun silam.

(Baca: Hilirisasi Tambang, Menko Darmin Anggap Pemerintahan SBY Kehilangan Momentum)

"Pemerintah SBY agak terlambat melakukan pembangunan smelter," ujar Darmin saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Seperti diketahui, Undang-Undang tentang Mineral Batubara lahir pada 2009. Namun, pemerintah baru mendesak pembangungan smelter pada 2014.

Menurut Darmin, saat itu pemerintah sudah kehilangan momentum mewujudkan hilirisasi sektor minerba. Itu karena ekonomi dunia sudah mengalami penurunan.

"Yang namanya hasil smelter itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik untuk dia (bisa dijual)," kata Darmin.

Lewat Twitter, SBY kembali merasa pemerintahannya selama 10 tahun dijadikan "kambing hitam" oleh pihak penguasa. Ia tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud.

Tanpa juga memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Pada Desember 2014, SBY pernah mengungkapkan hal senada. Saat itu, nilai tukar rupiah tengah terpuruk terhadap dollar AS.

Hasil pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat itu, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com