Pemborosan Anggaran Masih Terjadi

JAKARTA, KOMPAS - Meski kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membaik, masih ditemukan pemborosan dalam pembelanjaan kementerian. Pola-pola lama berupa pengulangan penganggaran proyek, acara mubazir, hingga dinas luar kota tak bermanfaat muncul saat penganggaran.

Pemborosan itu terlihat pada masa awal ketika APBN 2015 dimulai. Kementerian Keuangan melalui evaluasi belanja mendapati inefisiensi Rp 8,92 triliun atau sekitar 1 persen dari seluruh belanja pemerintah. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Senin (8/2/2016), menyatakan, masih banyak pemborosan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Pemborosan itu berupa anggaran yang melebihi standar, duplikasi satu program di beberapa kementerian dan lembaga, dan ketidaksesuaian antara tugas pokok dan fungsi kementerian serta program yang didesain.

Anggaran yang melebihi standar ditemukan misalnya pada perjalanan dinas dan biaya operasional. Duplikasi program dan ketidaksesuaian fungsi kementerian dan lembaga banyak terjadi pada program bantuan sosial, program usaha kecil dan menengah, program bedah rumah, dan program pengentasan rakyat miskin.

Menemukan inefisiensi

Belanja 2015 yang boros juga diketahui setelah beberapa kementerian menemukan beberapa belanja yang ternyata tidak efisien.

Pada pelaksanaan anggaran, setidaknya tiga menteri menemukan ketidakefisienan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, misalnya, memangkas anggaran Rp 5,35 triliun untuk proyek-proyek yang mubazir dan sekitar Rp 2,05 triliun untuk penghematan lelang setelah dilakukan melalui e-katalog.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan berhasil mengefisienkan kegiatan dinas luar kota hingga Rp 1,9 triliun dan berbagai kegiatan lain yang mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan sejumlah kegiatan yang mubazir hingga berhasil mengefisienkan anggaran Rp 1,5 triliun.

"Ada fasilitas yang sudah sangat bagus, tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan. Langsung saya coret proyek itu. Ada juga anggaran garasi Rp 900 juta. Mau sebesar apa itu garasi? Saya hitung per meter biayanya Rp 5 juta. Ini sama dengan biaya per meter untuk bandara. Kegiatan yang manfaatnya tidak jelas saya coret. Saya juga meminta Inspektur Jenderal untuk meneliti proyek itu," kata Jonan.

Jonan juga menyebutkan adanya sejumlah proyek yang tidak pernah selesai meski penganggarannya sudah lama dilakukan. Ia langsung meneliti proyek-proyek itu dan menyelesaikannya tahun lalu. Untuk mendapatkan pembelanjaan yang bisa diefisienkan, Jonan mengakui harus meneliti secara detail semua belanja itu hingga per kegiatan. "Saya hanya ingin anggaran itu bermanfaat bagi yang berhak. Semua itu uang rakyat, maka yang berhak menikmati adalah rakyat," katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, Menhub telah meminta semua pejabat pengguna anggaran untuk mengevaluasi harga yang terlalu tinggi.

Kegiatan aneh

Anies Baswedan juga menemukan sejumlah pemborosan. Masalah ini diketahui ketika ia memanggil pegawai eselon satu dan dua dalam pertemuan rapat pimpinan lengkap. Dalam rapat itu Anies memberikan instruksi secara gamblang soal efisiensi dan semua diberi tenggat untuk mengumpulkan hasil efisiensinya.

"Lalu, dalam pertemuan itu saya mengemukakan contoh rencana kegiatan yang aneh. Ada kegiatan penghargaan dengan anggaran Rp 1,3 miliar. Untuk penerima penghargaan dianggarkan Rp 100 juta dengan jumlah penerima 10 orang, lalu untuk penyelenggara kegiatan acara malam penghargaan dianggarkan Rp 980 juta. Ini, kan, dagelan," katanya.