Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polusi Memburuk, Pemerintah Diminta Tak Lagi Kembangkan PLTU Batubara

Kompas.com - 08/02/2016, 08:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah membangun PLTU Batubara untuk mengatasi krisis energi dan krisis listrik dinilai keliru oleh pegiat lingkungan. Pasalnya, batubara merupakan sumber energi paling kotor dan dan menghasilkan emisi karbon yang paling besar.

"Batubara tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Kami ingin mendorong pemerintah beralih ke energi bersih yang bersumber dari potensi alam, seperti panas bumi, angin dan air. Kenapa dibilang bersih, karena memang tidak ada emisinya," ujar Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, di Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Menurutnya, saat ini banyak negara sudah meninggalkan PLTU batubara dan beralih ke energi terbarukan. Polusi yang sangat buruk membuat pemerintah di beberapa negara berkomitmen untuk mengurangi penggunaan batubara untuk menghasilkan listrik.

(Baca: Banyak Pelanggaran, Komnas HAM Rekomendasikan Proyek PLTU Batang Dipindah)

Amerika menjadwalkan menutup 200 PLTU kemudian menambahkan 46 gigawatt pada energi terbarukan dari tenaga angin, matahari, dan geothermal. Sebanyak 24 perusahaan batubara di Amerika tutup dalam tiga tahun terakhir.

Pemerintah China, pada kuartal pertama 2015 menurunkan 3,7 persen PLTU batubara. Pembangkit listrik tenaga air naik 17 persen, sedangkan tenaga angin dan tenaga surya naik 20%, yang berdampak pada penurunan impor batubara 40 persen.

"Sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi bersih. Geothermal kita 30 persen dari keseluruhan yang dimiliki dunia. Kita mendapat sinar matahari sepanjang tahun," ungkapnya.

(Baca: Proyek PLTU Batang Dimulai meski Ada Masalah)

Lebih lanjut, Hindun mengharapkan adanya regulasi yang ketat dari Pemerintah mengenai pembatasan emisi dan PLTU batubara.

"Bulan lalu pemerintah India baru saja merilis regulasi baru soal pengaturan ambang batas emisi PLTU. Di Indonesia masih 3 sampai 7 kali lebih buruk," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com