Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Harap Pembahasan GBHN Dilakukan 2016

Kompas.com - 12/01/2016, 17:10 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Farouk Muhammad menyampaikan sikap lembaganya yang mendukung usulan PDI Perjuangan untuk mengaktifkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Farouk, sudah selayaknya Indonesia memiliki kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan daerah.

Dia berharap, MPR sudah dapat membahasnya mulai tahun ini.

"Tahun 2016 timing yang tepat. Kalau nunggu 2017 kita sibuk lagi dengan pilkada. Semoga 2016 sudah bisa diagendakan MPR," ujar Farouk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Ketua Badan Pengkajian MPR yang juga dari unsur DPD, Bambang Sadono menjelaskan, Badan Pengkajian MPR telah menerima naskah akademis dari Forum Rektor Indonesia terkait model konsep penghidupan kembali amandemen tersebut.

(Baca: Rakernas PDI-P Sepakat Hidupkan GBHN dengan Amandemen Terbatas UUD)

Di dalam naskah itu, telah dikaji setidaknya sejumlah topik diusulkan dalam konsep amandemen seperti eksistensi Pancasila, eksistensi MPR, penguatan sistem presidensial, penguatan DPD, serta penataan sistem peradilan bagi Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).

"Apa yang disampaikan Ibu Megawati dari Rekernas PDI-P akan membuat respon dan sambutan dari masyarakat terutama dari MPR fraksi-fraksi dan sebagainya untuk memulai satu kerja besar, memperbaiki, menyempurnakan sistem ketatanegaraan," tutur Bambang.

Kedudukan GBHN, lanjut Bambang, berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN dianggap sebagai visi dan misi presiden. Sementara untuk tingkat daerah, kepala daerah masing-masing memiliki RPJMD.

(Baca: Prabowo Dukung Wacana PDI-P Munculkan Kembali GBHN)

"Sehingga kan ada perbedaan, tidak nyambung satu sama lain apalagi ada latar belakang politik sendiri," tutur Bambang.

Sementara itu, Anggota DPD dari Maluku, John Pieris juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, GBHN juga tak hanya mengikat eksekutif tapi juga semua lembaga negara.

GBHN, kata dia, nantinya akan menjadi visi bersama. Bahkan, menurut dia, tak lama lagi MPR akan membentuk panitia khusus untuk merespon usulan diaktifkannya kembali GBHN.

"Saya kira MPR dalam waktu yang tidak lama lagi mungkin akan membuat panitia adhoc untuk merespon," kata John.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com