Ingin Hidupkan GBHN, Megawati Pastikan Tak Ada Kepentingan Dirinya atau PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memastikan tidak ada kepentingan dirinya maupun partainya jika Garis Besar Haluan Negara dihidupkan kembali.

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak tidak buru-buru menolak program Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang digagas PDI-P.

"Tidak ada kepentingan bagi saya atau bagi partai saya. Apa yang saya usulkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Megawati saat menutup Rapat Kerja Nasional PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Megawati mengatakan, mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan GBHN sangat penting agar Indonesia bisa memiliki haluan-haluan yang jelas. Pembangunan dan sinergi antardaerah bisa lebih terjalin. (baca: Prabowo Dukung Wacana PDI-P Munculkan Kembali GBHN)

"Tapi saya baca koran hari ini, katanya itu kan mengembalikan ke era orde baru. Buka ruang dulu lah, diskusikan dulu lah, jangan reaktifnya mau nutup seperti itu. Bagaimana Indonesia mau maju?" ucap Presiden ke-5 RI ini.

Megawati mengatakan, nantinya DPR, MPR dan DPD bisa melakukan amandemen terbatas terhadap UU 1945 untuk mengembalikan GBHN ini. (Baca: Ketua MPR Sambut Positif Usul PDI-P Kembalikan GBHN)

Selain itu, DPR juga bisa juga melakukan revisi terhadap UU yang berkaitan dengan sistem pembangunan. Hal ini sesuai hasil yang disepakati dalam rakernas PDI-P. (baca: PBNU Dukung Program Serupa GBHN ala PDI-P)

"Ini kan tawaran dari PDI-P karena melihat adanya kemandekan untuk maju kedepan. Rembuk saja dulu lah, lihat, evaluasi seperti apa. Di Negara lain yang keinginan majunya itu luar biasa, semua gagasan diimplementasikan. Kita jangan maunya mandek saja," ujar Megawati.