Andai Jokowi ke Pedalaman Sorong dengan Jalur Darat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Distrik Kais, mungkin tak semua orang awam akrab dengan nama tersebut. Letaknya memang berada di pelosok Sorong, Papua.

Namun, siapa sangka di daerah tersebut melimpah bahan baku sagu yang kerap digunakan sebagai bahan pangan. Di distrik inilah dibangun pabrik sagu yang diklaim sebagai yang terbesar di tanah Cendrawasih.

Pabrik milik Perhutani itu rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Januari 2016.

Pabrik sagu ini terletak di daerah yang terbilang sulit dijangkau. Kompas.com bersama rombongan lainnya, termasuk Perhutani, menempuh lereng bukit yang berliku, tanjakan tinggi dan turunan tajam bagai jalur roller coaster.

Pengemudi yang menumpangi kami, Adi, menyatakan bahwa jalanan tersebut sudah terbilang bagus dibandingkan setahun sebelumnya.

Dulu, jarak yang harus ditempuh bahkan harus memakan waktu lebih lama karena jalanannya masih berupa tanah.

Perjalanan yang ditempuh termasuk lancar karena kendaraan kami jarang berpapasan dengan kendaraan lainnya. Bahkan, speedometer mobil yang kami tumpangi mencapai angka 90 kilometer per jam.

"Ini (jalanan) masih bagus. Nanti di depan yang lebih parah," kata Adi sambil menyetir.

Tidak mulus

Benar saja, setelah itu kami membelah hutan yang jalanannya tidak semulus sebelumnya, meski masih berkelok-kelok dan naik-turun.

Kami sempat berkelakar andai Jokowi nantinya melewati jalur darat untuk menyambangi pabrik sagu. Bisa jadi, akan ada dampak positif nantinya.

"Coba kalau Jokowi lewat sini, bisa langsung beres," demikian salah satu obrolan kami.

Namun, kata Adi, Jokowi dikabarkan tiba di Kais menggunakan heli, bukan melalui jalur darat seperti kami.

Di tengah jalan, kami sempat dicegah oleh beberapa penduduk setempat. Sebagian jalan ditutup dengan batang pohon berukuran besar.

Di sisi mereka, tampak seekor anjing tergeletak seperti mati. Adi mengatakan, memang sudah beraturan adat di sana jika ada anjing tertabrak maka pengemudi kendaraan yang lewat di sana harus membayar "uang pengganti".