Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

62 TPS Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Kompas.com - 10/12/2015, 19:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah menuturkan, sejumlah 62 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 11 wilayah harus melakukan pemungutan suara ulang.

Alasan pemungutan suara ulang bermacam-macam. Namun, menurut Nasrullah, pemungutan suara ulang paling banyak terjadi di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

"Sebanyak 62 (TPS) yang pemungutan suaranya diulang itu karena berbagai macam hal. Paling banyak di Yalimo. Kotak suaranya 51 (TPS), dirampas saat akan dibawa," kata Nasrullah saat dikonfirmasi, Kamis (10/12/2015).

Berdasarkan data Bawaslu, kotak suara 51 TPS tersebut dirampas oleh pasangan calon nomor urut 1 saat akan dibawa Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) ke TPS.

Adapun pemungutan suara ulang, berdasarkan temuan Bawaslu, perlu dilakukan di sejumlah TPS lainnya yang tersebar di sejumlah daerah.

Di antaranya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Oku Timur, Kota Tangerang Selatan, Kota Denpasar, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Halmahera Timur.

Alasan pemungutan suara ulang beragam. Mulai dari adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali hingga penyalahgunaan formulir C6.

Menanggapi temuan Bawaslu tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU) Pusat, Arief Budiman menuturkan, KPU akan menjalankan pemungutan suara ulang jika memang ada temuan tersebut.

Namun ia mengaku, pihaknya belum menerima laporan.

Menurut Arief, kalau pun harus dilakukan pemungutan suara ulang, KPU hanya akan menyediakan 2000 lembar surat suara tiap kabupaten/kota.

Ini sesuai peraturan yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015.

Arief menambahkan, sengan asumsi jika setiap TPS jumlah pemilihnya maksimal, yaitu 800 pemilih, maka pemungutan suara ulang hanya bisa dilakukan di tiga TPS.

"Intinya pemilih yang bisa mengulang 2000. Kalau lebih dari itu KPU harus cari jalan keluar," ucap Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com