Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lambat Proses Kasus Setya Novanto, MKD Lukai Nurani Rakyat

Kompas.com - 24/11/2015, 15:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rohaniwan Benny Susetyo menilai, sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang seolah menghambat proses pemeriksaan kasus Freeport sangat mengecewakan. Bahkan, MKD sudah membuat nurani publik terluka.

Ia menuturkan, ketika MKD mempersoalkan dan mempertanyakan pelapor, berarti mereka tidak memiliki etika kepantasan publik.

"MKD tidak mampu membaca realitas publik yang sudah terluka. Harusnya tanpa laporan MKD sudah bertindak karena ini menyangkut pelanggaran etis," tutur Romo Benny dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).

Benny menyindir jika MKD tidak juga memproses kasus dugaan pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, lebih baik mahkamah etik itu berhenti dan "dimuseumkan".

Hal tersebut karena MKD dianggap tak lagi berintegritas dan kredibel serta sudah merusak kepercayaan publik. 

Ia juga menyinggung petisi online yang telah ditandatangani oleh ribuan orang untuk mencopot Ketua DPR RI Setya Novanto.

Menurut Benny, petisi tersebut menunjukkan kemarahan publik dan menyatakan bahwa publik sudah kehilangan simpati terhadap DPR.

"Kalau MKD tidak memproses, sejarah akan mengenang hancurnya parlemen. Hancurnya parlemen berarti parlemen sudah tidak lagi punya integritas dan kredibilitas," kata Benny.

"Publik seolah mengatakan, 'Saya memberikan kesempatan kepada Anda (DPR), kalau Anda tidak melakukan yang terbaik, maka Anda lebih baik masuk keranjang sampah,'" kata dia. 

Dia mengungkapkan, MKD harus melihat keadaan ini secara serius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com