Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sweeping" di Perbatasan Indonesia-PNG, TNI Sita Senjata dan Puluhan Peluru

Kompas.com - 19/11/2015, 17:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) penjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini menyita sepucuk senjata laras panjang rakitan serta 33 butir peluru 5,56 mm dari warga melintas.

Berdasarkan siaran pers Pusat Penerangan TNI pada Kamis (19/11/2015), awalnya sejumlah prajurit Batalyon Infanteri 406/CK menggelar 'sweeping' warga di sebuah jalan yang menghubungkan Desa Bompay dan Desa Senggi, Keerom Papua.

Prajurit kemudian menyetop mobil yang berisi tiga orang penumpang.

Setelah diperiksa isi mobil itua, prajurit menemukan sepucuk senjata laras panjang beserta puluhan pelurunya. Menurut pengakuan, senjata dan peluru itu milik Jefri, salah satu penumpang.

Kepada prajurit, Jefri mengaku menggunakan senjata tersebut hanya untuk berburu hewan liar di hutan, bukan untuk perang atau tindakan pidana.

Senjata itu disita, sementara sang pemilik hanya didata kemudian dipersilahkan melintas.

Komandan Pos Perbatasan Lettu Inf Karno mengatakan, hasil sweeping ini membuktikan bahwa masih ada senjata rakitan di area perbatasan.

"Oleh sebab itu, kami akan terus melaksanakan sweeping atau patroli di jalan penghubung Desa Bompay dengan Desa Senggi," ujar Karno.

Komandan Yonif 406/CK Letkol Inf Aswin Kartawijaya memastikan, pihaknya akan terus melaksanakan sweeping demi menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah perbatasan.

"Kegiatan sweeping akan terus dilaksanakan dengan waktu yang tidak ditentukan. Kami juga melaksanakan kegiatan teritorial di wilayah penugasan kami sehingga masyarakat akan lebih menyatu dengan TNI," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com