Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB: Ubah Pola Pikir dari Priyayi Jadi Pelayan

Kompas.com - 02/11/2015, 14:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, reformasi birokrasi berhasil jika pelayanan aparatur negara kepada masyarakat telah meningkat. Untuk itu, perlu adanya perubahan pola pikir pejabat negara, dari dilayani menjadi melayani.

"Pola pikir itu harus diubah dari priyayi menjadi pelayan. Serta bekerja, bekerja, dan bekerja untuk kesejahteraan bersama," kata Yuddy, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penandatanganan dan Pencanangan Zona Integritas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPR Setya Novanto, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Ketua BPK Harry Azhar, dan Ketua sementara KPK Taufiequrrahman Ruki.

Yuddy mengatakan, peningkatan pelayanan tersebut harus dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga, tak hanya DPR.

Selain itu, lanjut Yudi, kunci lain dari terwujudnya reformasi birokrasi adalah sistem tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah kini sedang mennggalakkan program penghematan anggaran. Sejumlah kebijakan pun telah dikucurkan untuk mewujudkannya, seperti larangan menggelar rapat di hotel, penghematan anggaran dinas serta anggaran sarana kerja.

"Selain itu dalam upaya pencegahan korupsi pemerintah juga telah mengeluarkan dua kebijakan yaitu Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta kewajibban melaporkan LHK Aparatur Sipil Negara (LHKASN)," ujarnya.

Khusus LHKASN, pemerintah sedang menyusun formulir yang lebih sederhana dari LHKPN yang diserahkan pejabat negara kepada KPK. Selanjutnya, LHKASN itu akan diserahkan kepada pimpinan kementerian dan lembaga masing-masing dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk promosi.

Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar mengapresiasi, langkah Setjen DPR yang menandatangi pakta zona integritas. Menurut dia, pakta tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai upaya peningkatan dan pengawasan penggunaan anggaran.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pakta integritas itu merupakan produk hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh penghuni DPR. Ia menegaskan, pihaknya akan memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kinerja sistem birokrasi dan pelayanan

"Dengan penandatanganan ini, seluruh anggota DPR, kita patuh terhadap aturan, disiplin dan dukung produk hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi," kata Novanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com