F-PKS: Surat Edaran Kapolri Jangan Bungkam Suara Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Jazuli Juwaini mengingatkan, surat edaran Kapolri soal ujaran kebencian jangan sampai mematikan hak rakyat terkait kebebasan berpendapat.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, kata dia, tidak boleh ada aturan yang melarang kebebasan berpendapat seseorang.

"Harus dicermati jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara rakyat dalam memberikan masukan yang positif dan konstruktif untuk melakukan perbaikan," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2015).

Anggota Komisi III DPR ini akan mempelajari terlebih dahulu secara lengkap isi surat edaran Kapolri tersebut. (baca: Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Ujaran Kebencian Disebar ke Polda)

Jika memang dalam surat edaran tersebut terdapat aturan-aturan yang membatasi kebebasan berpendapat, maka Komisi III DPR tak akan tinggal diam.

"Bisa saja komisi III meminta penjelasan dari Kapolri kalau ada hal-hal yang dipandang bisa membungkam kebebasan rakyat," ujar dia. (baca: Dukung Surat Edaran Kapolri, Ahok Minta Penyebar Unsur SARA Digugat)

Kendati demikian, dia sepakat jika surat edaran itu hanya bertujuan untuk meredam api kebencian dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut dia, memang harus dibatasi agar masyarakat tidak berlebihan dalam mengkritik.

"Masyarakat juga harus mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasinya," ucap dia.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech.

Seperti dikutip Kompas, dalam surat edaran yang ditandatangani Kapolri pada 8 Oktober 2015 tersebut, jejaring media sosial menjadi salah satu sarana yang dipantau terkait penyebaran ujaran kebencian ini. (baca: Pasca Edaran Polri Terkait Ujaran Kebencian, Warga Harus Ekstra Hati-hati di Media Sosial)

Sementara aspek yang dianggap dapat menyulut kebencian juga tak terbatas pada suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Aspek mengenai warna kulit, jender, kaum difabel, hingga orientasi seksual juga menjadi perhatian dalam surat edaran ini.

Dalam surat edaran disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Bentuknya antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Tujuan ujaran kebencian adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Aspeknya bisa meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seks.