Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Akui Pemerintah Salah Prediksi Dampak El Nino

Kompas.com - 28/10/2015, 14:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengakui bahwa pemerintah salah memprediksi dampak El Nino tahun ini sehingga kesulitan dalam memadamkan api dan asap.

"Biasanya, September-Oktober sudah mulai hujan, tetapi tahun ini tidak. Kita tahu bahwa El Nino tahun ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya sehingga memang kami salah prediksi," katanya setelah Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Namun, Luhut menyatakan, pemerintah sudah mengerahkan semua kemampuan yang ada untuk memadamkan api karena kebakaran lahan dan hutan itu. (Baca: El Nino Saat Ini Diprediksi Paling Buruk dalam Sejarah sejak 1950)

"Pemerintah sangat sadar, ahli gambut juga sudah kita panggil, semua sudah kami lakukan untuk saat ini dan ke depannya. Namun, kami memang akui bahwa pemerintah salah prediksi sehingga kami harus bekerja keras," kata Luhut.

Luhut juga menyatakan, yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama aktif dari BMKG dan BPPT dalam membuat hujan buatan di beberapa daerah yang masih parah oleh api dan asap.

"Saat ini, intensitas hujan mulai bagus, maka dibutuhkan kerja sama aktif dari BMKG dan BPPT untuk pantau ini. Apabila sudah ada awan, langsung saja membuat hujan. Sebelum ini, (hujan buatan) tidak bisa dilakukan karena tidak ada awan," kata Luhut.

Menurut dia, bila hujan buatan aktif dilakukan, maka ia memperkirakan asap dan api berkurang dalam tiga sampai empat hari ke depan.

"Namun, kalau sudah berkurang, kami tidak akan memberhentikan operasi water bombing karena digunakan untuk memadamkan lahan gambut yang sudah ada apinya hingga di bawah tanah," tutup Luhut. (Baca: BNPB Sebut El Nino Perparah Kebakaran Hutan di Indonesia)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com