Program Bela Negara Tak Pakai Anggaran Pertahanan dan Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa program bela negara sama sekali tidak menggunakan anggaran pertahanan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Anggaran rutin untuk program bela negara sudah tersedia di Direktorat Potensi Pertahanan Kemenhan. (baca: Kemenhan Klaim Program Bela Negara Punya Payung Hukum)

"Untuk sekarang ini, biaya kita yang diambil dari anggaran rutin dan plus yang lain-lain lah. Kalau anggaran rutin seperti biasa sekitar Rp 9 miliar," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Timbul Siahaan dalam wawancara dengan Kompas.com di Jakarta, Jumat (19/10/2015).

Menurut Timbul, bela negara adalah salah satu bentuk program Direktur Bela Negara, yang berada di bawah Dirjen Pothan Kemenhan. (baca: Kemhan: Bela Negara Bukan Wajib Militer, Tak Ada Angkat Senjata)

Sebelum berbentuk program pelatihan khusus, program bela negara sudah dilakukan melalui sosialisasi dan kegiatan penyuluhan ke berbagai daerah.

Dengan adanya program pelatihan khusus, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk sosialisasi dan penyuluhan, dialihkan untuk program bela negara. (baca: Program Bela Negara Dibagi Tiga Kategori, Ini Penjelasannya)

Adapun, penggunaan anggaran akan difokuskan untuk sewa tempat, ongkos instruktur, biaya transportasi, seragam peserta, hingga konsumsi bagi seluruh peserta program.

Mulai hari ini, Kemenhan menyelenggarakan program bela negara di 45 kabupaten/kota. Anggaran yang telah disediakan untuk program selama satu bulan sebesar Rp 10 miliar.

Menurut Timbul, program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pemda setempat. Jika sudah berjalan optimal, program bela negara dapat dijalankan sendiri oleh bupati dan wali kota.

Selain melalui Pemda, program bela negara juga dapat dilakukan berbagai instansi atau lembaga negara dan pihak swasta. Jika demikian, anggaran program disediakan oleh pihak eksternal, bukan dari Kemenhan.