Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Bela Negara Terkesan Dipaksakan

Kompas.com - 13/10/2015, 08:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk mengadakan program bela negara seperti yang diusulkan Kementerian Pertahanan dinilai terlalu dipaksakan. Rancangan program tersebut dinilai tidak memperhatikan substansi legalitas dan infrastruktur pendukungnya. (baca: Target Rekrutmen 100 Juta Kader Bela Negara Tidak Realistis)

"Terkait bela negara, tidak sekadar memaksa, pemerintah juga harus merumuskan kebijakan terintegrasi," ujar Ketua Pusat Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi, melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2015).

Menurut Muradi, ada lima catatan terkait program bela negara yang harus dipersiapkan pemerintah lebih dulu. (baca: Menhan Targetkan Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara)

Pertama, pemerintah seharusnya berupaya mendesak rancangan undang-undang komponen cadangan dan bela negara menjadi perundangan-undangan. Jika tidak, pemerintah terkesan mengambil jalan pintas tanpa menunggu kedua ruu tersebut diundangkan.

Kedua, pemerintah seharusnya menyiapkan infrastruktur pendukung sebelum memastikan program tersebut berjalan. Kebijakan tanpa infrastruktur pendukung dinilai hanya akan menciptakan permasalahan baru. Apalagi, dengan 80 persen materi kemiliteran, akan membutuhkan infrastruktur yang baik. (baca: Komisi I: Bela Negara Beda dengan Wajib Militer)

Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan penganggaran untuk menjalankan program tersebut. Pasalnya, program merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh Indonesia, membutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Misalnya, jika dalam 10 tahun dengan target 100 juta , maka dalam satu bulan setidaknya akan dilatih sekitar 850 ribu orang, di seluruh Indonesia. Hal ini butuh anggaran besar di tengah kebijakan negara memodernisasi postur pertahanan dan alutsista," kata Muradi.

Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah koordinasi antar kementerian dan instansi terkait. Bila dalam rancangan undang-undang ditegaskan adanya pelibatan sejumlah kementerian dalam perekrutan bela negara, maka hal tersebut perlu ditegaskan instansi mana saja yang akan terlibat.

Terakhir, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai arah dari kewajiban bela negara, sehingga tidak ada salah persepsi terhadap program ini. Kemenhan dapat memberikan gambaran bahwa program ini dibuat untuk memperkuat akselerasi dan pengaruh militer serta politik luar negeri, sehingga timbul semangat kebanggaan dan cinta Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com