Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Tunggal di Tiga Daerah Harus Tetap Lakukan Verifikasi

Kompas.com - 01/10/2015, 01:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengatakan bahwa tiga calon kepala daerah di wilayah yang hanya memiliki calon tunggal, harus melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu sebelum resmi mengikuti Pilkada Serentak 2015. Sebab, karena hanya memilki calon tunggal, proses verifikasi calon kepala daerah di wilayah tersebut sempat diberhentikan. 

Adapun wilayah yang pemilunya sempat tertunda itu adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara

"Ya diverifikasi dulu. Kemarin kan belum diverifikasi syarat calonnya," ujar Ida saat ditemui di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Jika tidak diverifikasi, pemilu pada tiga daerah tersebut terpaksa ditunda karena KPU tidak akan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang memperbolehkan pilkada tetap dilaksanakan meski hanya dengan calon tunggal, KPU akan melakukan kajian ulang untuk membuat Peraturan KPU (PKPU) baru yang mengatur tentang calon tunggal.

Meski begitu, KPU Daerah di tiga kabupaten tersebut tak perlu menunggu PKPU baru diterbitkan untuk melakukan lelang logistik pilkada. Sehingga, saat calon sudah ditetapkan dapat mulai diproduksi.

"Tidak harus (menunggu PKPU). Kan ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya melanjutkan tahapan DPS menuju DPT, sosialisasi, penyediaan alat peraga kampanye," kata Ida.

Meski hanya memiliki calon tunggal, KPU akan tetap memfasilitasi kampanye dan memberikan kesempatan pada calon tunggal tersebut untuk memberikan visi misi program.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com