Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Panen Padi di Karawang

Kompas.com - 27/09/2015, 07:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan "blusukan", Minggu (27/9/2015) pagi. Kali ini, kawasan Karawang menjadi wilayah tujuan Jokowi.

Berdasarkan agenda kegiatan kepresidenan dari pihak Istana, Jokowi dijadwalkan meninjau panen padi varietas baru di Desa Cikarang, Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada pukul 09.20.

Turut mendampingi Presiden, yakni Ibu Negara Iriana dan juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kegiatan memanen padi ini dilakukan di tengah isu impor beras yang dilakukan pemerintah mulai bulan depan.

Seperti dikutip harian Kompas, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, pemerintah akan mengimpor beras dari Thailand dan negara-negara lain sebanyak 1,5 juta ton. (baca: Harga Beras Naik Lagi)

Wapres yang sedang berada di New York, Amerika Serikat, itu menyebutkan impor adalah jalan terakhir yang diambil pemerintah lantaran kekeringan akibat El-Nino yang sudah berbulan-bulan terjadi mengganggu masa panen padi.

Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah menyatakan beras impor itu akan masuk ke Indonesia mulai bulan depan. (baca: Ancaman Kekeringan, Pemerintah Pastikan Stok Beras Bulog Aman hingga Akhir 2015)

"El Nino yang terjadi justru menghantam fondasi pertanian itu sendiri, yaitu kebutuhan air. Mau tidak mau, kalau kita tidak mau krisis pangan, kita harus impor beras. Kita tidak boleh berspekulasi dengan stok beras. Tidak cukup stok beras raskin yang ada sekarang ini totalnya hanya sekitar 1,5 juta ton, seharusnya lebih besar lagi," kata Kalla.

Namun, pernyataan Kalla itu berbeda dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran yang sudah sehari lebih dulu dari Jokowi berada di Karawang, menampik isu itu dengan melakukan panen padi varietas baru, IPB 3 S di Karawang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com