Ancaman Kekeringan, Pemerintah Pastikan Stok Beras Bulog Aman hingga Akhir 2015

Kompas.com - 25/09/2015, 15:40 WIB
Ilustrasi beras di gudang Bulog KOMPAS / HENDRA A SETYAWANIlustrasi beras di gudang Bulog
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan hingga kini pemerintah melihat stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) masih mencukupi hingga akhir tahun 2015. Karena itu, pemerintah belum memutuskan untuk menerbitkan izin impor untuk mengatasi kegagalan panen akibat kekeringan.

"Belum (impor). Memang ada ancaman, kemungkinan stok pangan itu akan terkoreksi dengan El Nino, tapi sampai sekarang stok pangan di Bulog masih relatif aman," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, juga sudah memerintahkan menteri terkait untuk memantau dampak dari El-Nino itu. Presiden meminta agar daya beli masyarakat tetap dijaga dengan penyaluran dana desa dan juga stabilisasi harga pangan, termasuk beras. (baca: Bulog: Stok Beras Harus Diamankan)

"Jadi apakah perlu impor atau tidak itu dilihat dari stok pangan kita. Tapi intinya Presiden sudah meyakinkan stok pangan, terutama beras itu harus cukup, distribusinya harus baik. Harganya juga tidak membebani daya beli masyarakat," kata Teten.

Dia mengatakan, jika dibandingkan dengang stok beras tahun 2014, tahun ini stok beras Bulog masih relatif lebih baik. Namun, pemerintah juga masih menghitung seberapa besar dampak dari El Nino ini.

"Seberapa besar dampak El Nino, ini yang sedang kami hitung. Tapi sekali lagi Presiden beri perhatian penuh untuk pangan," kata Teten.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (21/9/2015), mengungkapkan kemungkinan pemerintah membuka impor beras dalam memenuhi kebutuhan pangan di tengah kekeringan. Menurut Kalla, impor beras merupakan opsi yang bisa diambil pemerintah agar stok pangan mencukupi hingga akhir tahun.

"Ya, kita tidak ingin mengorbankan masyarakat dengan berpegang pada perkiraan yang bisa salah. Karena itulah maka kita buka kemungkinan itu (impor) secepatnya, kita akan melihat itu sebagai kemungkinan, harus buka (keran impor)," kata Kalla di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Wapres menilai bahwa stok Bulog saat ini masih kurang. Stok beras miskin (raskin) pada gudang Bulog kurang lebih 1,5 juta hingga akhir tahun. Sementara itu, menurut Kalla, stok makanan untuk seluruh penduduk Indonesia diperkirakan 2,5 hingga 3 juta per bulan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X