Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung 255 Pasang Calon di Pilkada, Nasdem Klaim Tak Minta "Mahar"

Kompas.com - 21/09/2015, 21:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita, mengklaim partainya tidak menerapkan mahar politik dalam memberikan dukungan terhadap suatu pasangan calon menjelang pelaksanaan pilkada. Prinsip ini akan dilakukan meskipun ada lebih dari 200 pasang calon kepala daerah yang diusung dalam pilkada serentak kali ini.

"Kami terapkan politik tanpa mahar. Nasdem tidak meminta biaya apapun dalam pemberian dukungan itu, bahkan materai pun kami sediakan," ujar Enggar dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (21/9/2015).

Menurut dia, komitmen melaksanakan politik tanpa mahar itu telah diterapkan dari jajaran pengurus pusat hingga ke daerah. Nasdem, sebut Enggar, berharap para pasangan calon kepala daerah yang diusung partainya itu untuk tidak pula menarik pungutan liar.

"Kami minta ke kepala daerah untuk tidak pungli dalam perizinan, sehingga mereka bisa janjikan kepada masyarakat di daerah akan mendapat pelayanan yang baik," ucap Enggar.

Pada pelaksanaan pilkada kali ini, Partai Nasdem mengusung 255 pasangan calon kepala daerah. Bahkan, sebanyak 5 calon di antaranya merupakan calon independen. (Baca: Nasdem Dukung Lima Calon Independen dalam Pilkada 2015

Hadir dalam pembukaan Rakernas kali ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP M Romahurmuzy, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono. Ada pula, jajaran menteri Kabinet Kerja yang juga kader Nasdem hadir seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com