Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Usulan Pembubaran IPDN, Menteri Yuddy Anggap Ahok Sedang Jengkel

Kompas.com - 11/09/2015, 14:36 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, usulan pembubaran Institut Pemerintahan Daerah Negeri (IPDN) yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan pendapat pribadi Ahok.

"(Usulan pembubaran) IPDN kan itu pernyataan Pak Ahok. Mungkin pada saat ditanya dia lagi kesal atau ada sesuatu hal atau sedang jengkel, yang salah seorang alumni IPDN. Itu merupakan pendapat pribadi Pak Gubernur DKI Jakarta yang mungkin pada saat itu dia sedang jengkel," kata Yuddy Chrisnandi di Bandung, Jumat (11/9/2015), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, usulan pembubaran IPDN tersebut seharusnya tidak menjadi sikap permusuhan antara Ahok dengan alumni dan civitas akademik lembaga penghasil pamong praja tersebut. (baca: Pimpinan Komisi II: Butuh Rp 1 Triliun untuk Perbaikan IPDN)

"Itu jangan dilihat sebagai sebuah sikap permusuhan atau desakan pembubaran IPDN," kata dia.

Pihaknya tidak menanggapi serius pernyataan Ahok tersebut karena pemerintah tidak akan membubarkan IPDN. (baca: Ketua Alumni IPDN: Tidak Semua Pekerjaan Pemerintahan Bisa Diswastakan)

"Tetapi pemerintah tidak menanggapi pernyataan Pak Ahok itu karena kita menganggap penyataan beliau itu pernyataan yang tidak serius atau mungkin sedang bercanda," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar alumni IPDN agar tidak bereaksi berlebihan menyikapi pernyataan Ahok tentang pembubaran institusi tersebut. Ia mengatakan, jika sampai saat ini tidak dilakukan perekrutan calon mahasiswa IPDN, hal tersebut bukan berarti pemerintah akan membubarkannya. (baca: Buntut Usulan Ahok soal Pembubaran IPDN)

"Ini dilakukan karena sedang melakukan evaluasi kebutuhan aparatur di daerah. Selama ini rekrutemennya berdasarkan anggaran bukan kebutuhan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com