Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegemaran SBY Dikritik

Kompas.com - 30/08/2015, 16:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar M. Misbakhun mengkritik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap gemar memberikan saran kepada pemerintah.

Menurut Misbakhun, SBY terkesan seperti figur yang sulit melepaskan kekuasaan setelah tidak lagi menjadi Presiden RI. Misbakhun mengaku selalu mendapati saran-saran SBY di media massa, dalam orasi politik, atau "kicauan" di media sosial. Bagi dia, tindakan SBY itu sangat berlebihan.

"Saya kaget melihat aktifnya SBY mencoba mengarahkan pemerintahan ini. Saya melihat SBY sedang mengalami gejala post power syndrome, merasa dirinya masih Presiden," kata Misbakhun, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (31/8/2015).

Anggota Komisi XI DPR RI itu menuturkan, SBY memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau memberikan saran kepada pemerintah. Akan tetapi, akan lebih tepat jika SBY, selaku mantan Presiden dan ketua umum partai politik dapat memanfaatkan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI sebagai instrumen menyampaikan masukan kepada pemerintah.

Misbakhun tidak sepakat jika SBY merasa perlu membantu pemerintah hanya karena merasa berpengalaman menjadi Presiden. Menurut Misbakhun hal itu justru tidak etis dan justru memunculkan kesan adanya tujuan politik.

"Atau ada masalah lain, disorientasi politik karena gagal menentukan sikap politik sebagai ketua umum partai," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu melanjutkan, beberapa masalah yang dihadapi pemerintah saat ini merupakan warisan dari pemerintahan SBY. Oleh karena itu, Misbakhun berharap SBY menyadari hal tersebut.

"Pemerintahan SBY juga punya banyak masalah, jangan cuci tangan seperti ini," ucap Misbakhun.

Beberapa hari lalu, SBY secara terbuka memberikan saran untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait ancaman krisis ekonomi di Indonesia. SBY menyarankan agar pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga kebutuhan pokok, menghentikan pengurasan pajak melalui pemberian insentif, menjaga nilai tukar rupiah, cermat memanfaatkan ruang fiskal, dan menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui bahwa seluruh saran yang diberikan untuk pemerintah saat ini adalah berdasarkan pengalamannya menjadi Presiden. SBY mengklaim bahwa dampak krisis 2008 berhasil diredam karena dirinya selaku Presiden RI saat itu tidak telat menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com