Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepuluh Catatan Koalisi soal Capim KPK

Kompas.com - 28/08/2015, 17:59 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelusuran yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menemukan masih ada calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bermasalah. Setidaknya, ada 10 catatan yang ditemukan Koalisi terkait 19 capim KPK yang mengikuti seleksi tahap akhir. Kesepuluh catatan terkait capim KPK ini telah disampaikan Koalisi kepada Panitia Seleksi Capim KPK. (baca: Catatan Polri, Ada Capim KPK yang Terkait Tindak Pidana Umum dan Korupsi)

"Sepuluh catatan tersebut merupakan hasil tracking, penelusuran lapangan yang terkonfirmasi pada saat wawancara," kata anggota Koalisi, Julius Ibrani di Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Catatan-catatan itu, pertama, masih adanya capim KPK yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Calon tersebut baru melaporkan LHKPN-nya ketika mendaftarkan diri sebagai capim KPK. (baca: Polri Diminta Ungkapkan Kasus yang Menjerat Capim KPK)

"Dan ditemukan pelanggaran administrasi, misalnya administrasi kependudukan diurus dengan pungli," kata Julius.

Kedua, ada calon yang enggan memeriksa dugaan pelanggaran di dalam institusinya sendiri. Ketiga, masih ditemukannya calon yang pernah menjadi tim sukses calon presiden mengikuti proses wawancara. Keempat, ada calon yang mengaku lupa berapa jumlah hartanya sendiri.
Menurut Julius, calon yang demikian tersebut patut dicurigai sumber perolehan hartanya. (baca: Pansel: Capim KPK yang Jadi Tersangka Salah Satu dari 19 Calon)

"Dia lupa rumahnya ada berapa, mobilnya, hartanya ada berapa. Padahal dia kekayaannya luar biasa, dia salah satu mantan pejabat negara, gajinya kan terukur, ketika ditanya kok dia lupa," kata Julius.

Koalisi juga menemukan adanya kinerja buruk capim KPK selama berkarir. Capim tersebut diketahui pernah memaksa bawahannnya untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai prosedur.

Catatan lainnya, ada capim yang memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Julius menyebut nilai transaksi yang terkait dengan capim ini bepuluh-puluh kali lipat dari gajinya.

"Dan ini terkonfirmasi oleh PPATK, sumbernya enggak jelas, besarannya luar biasa, frekeuensi transfernya dadakan," kata Julius.

Catatan ketujuh, Koalisi menemukan adanya capim yang menyatakan bahwa KPK tidak berhak mengangkat penyidik independen. Padahal, menurut Julius, undang-undang mengatur bahwa KPK boleh mengangkat penyidik independen.

Kedelapan, ada capim yang diduga menerima bantuan dari korporasi yang bergerak di bidang eksplorasi sumber daya alam. Catatan kesembilan, ada capim yang tidak memahami tujuan didirikannya KPK.

Dan kesepuluh, ada calon yang diragukan kompetensinya.

"Dia latar belakang hukum tetapi ketika dikonfirmasi perspektifnya soal penyidikan, tugas KPK bagaimana, dia ternyata tidak tahu," ucap Julius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com