Usulan Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Berlawanan dengan Revolusi Mental

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, usulan pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP justru berlawanan dengan gerakan revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Menurut dia, pasal tersebut justru mengembalikan semangat Orde Baru yang menutup kebebasan berpendapat.

"Revolusi mental seharusnya mendobrak sikap-sikap masa lalu yang menghambat demokrasi. Tetapi, dengan adanya pasal penghinaan presiden, ini malah mengembalikan kita pada masa Orde Baru," ujar Ray dalam diskusi publik di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2015).

Ray menyayangkan sikap Jokowi yang seakan-akan membiarkan pasal tersebut diajukan ke DPR, dengan beralasan pasal itu dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Ray, Jokowi seharusnya mempertimbangkan bahwa pasal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. (Baca: Hendropriyono: Masa Presiden Dipilih, Disuruh Pimpin Negara, lalu Dihina...)

Lebih lanjut, sebut Ray, pasal penghinaan presiden telah mengancam para aktivis dan masyarakat sipil dalam berpendapat dan mengeluarkan kritik terhadap presiden.

Pasal tersebut dinilai sangat rawan digunakan untuk memenjarakan masyarakat sipil yang merasa tidak puas akan kinerja pemerintah.

Presiden Jokowi tetap berusaha mengajukan pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi Undang-Undang KUHP. Menurut dia, pengajuan pasal itu sebenarnya sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya dan dia hanya melanjutkannya saat ini. (Baca: Jokowi: Pasal Penghinaan Presiden Diajukan Pemerintah Sebelumnya)

Menurut Jokowi, yang diusulkan dalam revisi UU KUHP baru berbentuk rancangan sehingga dia heran mengapa pasal itu terlalu diributkan. Dia berpendapat bahwa kini "bola" berada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan meloloskan pasal itu atau tidak.

Jokowi menganggap pasal penghinaan presiden perlu ada dalam KUHP untuk memproteksi masyarakat yang bersikap kritis sehingga tidak terjerat pada pasal-pasal "karet" yang berujung pidana. (Baca: Jokowi Anggap Pasal Penghinaan Presiden untuk Proteksi Rakyat yang Kritis)

Karena itu, pemerintah menambahkan kalimat yang dianggap bisa memberikan proteksi itu. (Baca: Jokowi: Saya Diejek, Dicemooh, Dicaci Sudah Makanan Sehari-hari)