Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Mestinya Bangga Disebut Petugas Partai

Kompas.com - 21/07/2015, 17:02 WIB
Icha Rastika

Penulis


DEPOK, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan bahwa kader PDI-P yang duduk dalam pemerintahan adalah petugas partai. Ia kembali menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai.

"Memang betul Jokowi ditugaskan, kamu gubernur DKI karena saya melihat kamu akan mampu jadi pimpinan nasional, maka Ketua Umum PDI-P memberikan mandat kepada kader, Jokowi, sebagai petugas partai untuk menjadi calon bla-bla-bla," kata Megawati saat membuka sekolah partai calon kepala daerah di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2015).

Hasil kongres PDI-P menunjukkan bahwa partai tersebut menugaskan Jokowi untuk menjadi calon presiden. Semestinya, kata Megawati, seorang kader PDI-P merasa bangga jika disebut sebagai petugas partai. Menurut dia, bukan hal mudah bagi seorang kader untuk memperoleh tugas dari partai. Anggota PDI-P baru bisa disebut sebagai petugas partai jika sudah menjadi kader. Adapun yang dimaksud kader adalah mereka yang duduk di jabatan eksekutif, legislatif, ataupun secara struktural di partai.

"Siapa yang mau jadi (bagian dari) PDI-P pasti akan disebut hal itu, dan mestinya merasa bangga karena baru mau jadi anggota, belum bisa disebut petugas partai. Yang bisa disebut adalah kader, kalau dia eksekutif, legislatif, dan struktur. Anggota banyak, tetapi belum tentu (kader)," kata mantan Presiden RI tersebut.

Kendati demikian, Megawati malah dihujat di media sosial setelah menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan sebutan tersebut. Megawati pun mengaku tidak memedulikan kritikan masyarakat yang dilayangkan kepadanya melalui media sosial tersebut.

"Namun, saya di-bully media. Ini dimasukkan ke social media, dipelintir, dipotong-potong, dan sebagainya. Namun, saya tidak pedulikan hal itu karena saya tahu tanggung jawab saya, tugas saya. Mbak Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) petugas partai," kata Megawati.

Kepada calon kepala daerah, Megawati mengingatkan agar mereka tidak berpikir pragmatis dengan hanya menganggap partai sebagai kendaraan untuk memenangi pemilihan kepala daerah. Terlebih lagi, partai hingga saat ini tidak berwenang memecat kepala daerah yang dia usung ketika pilkada.

"Memang di undang-undang politik, undang-undang pemilu, yang membuat orang kadang-kadang diam dan berpikir negatif, semau sendiri, kalau dipecat partai, tidak bisa sentuh kepala daerah karena perpanjangan partai belum ada ke situ. Kalau legislatif, bisa PAW (pergantian antar-waktu)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com