HRWG Sesalkan Pendekatan Pemerintah dan Aparat dalam Insiden Tolikara

"Nah, seharusnya tidak demikian, aparat harus mengubah sikap mereka dalam menghadapi orang-orang Papua. Bila tidak, konflik-konflik di Papua, termasuk dalam isu keagamaan, akan sangat sulit diatasi," ujar Choirul, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (21/7/2015).

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif  Rafendi Djamin, kerusuhan di Tolikara akibat kegagalan negara dalam membangun toleransi antarumat beragama di daerah. Ia menilai, toleransi tidak tumbuh dengan sendirinya. Diperlukan peran pemerintah daerah dan aparat keamanan daerah dalam membangun toleransi. (Baca: Mendagri Minta Polri Usut Provokator Insiden Tolikara)

Rafendi mengatakan, konflik Tolikara ini tidak akan terjadi jika sebelumnya pemerintah daerah atau Kepolisian membangun dialog antarpemeluk agama. Konflik itu terjadi ketika ruang dialog ditutup dan massa dibiarkan menjadi brutal. (Baca: Kapolri Tegaskan Penembakan di Tolikara Sesuai Prosedur)

"Ditutupnya pintu dialog dan absennya negara untuk mempertemukan semua pihak yang berkonflik menjadikan konflik ini mengemuka dan memakan korban. Akibatnya, tatanan toleransi kita yang hancur," kata Rafendi.

Kepada masyarakat, HRWG mengimbau agar tidak mudah terpancing dan membawa sentimen agama terlalu jauh. HRWG juga menilai bahwa kerusuhan Tolikara tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Atas dasar itu, HRWG mendesak aparat Kepolisian mengusut tuntas kerusuhan tersebut serta memproses hukum semua pelakunya.

"Serta memberikan jaminan agar tidak tetjadi kekerasan lanjutan," kata Rafendi.

Kerusuhan di Tolikara mengakibatkan puluhan bangunan rumah dan kios dibakar, termasuk mushala. Saat itu, ada dua acara yang dilaksanakan secara berdekatan. Selain perayaan Lebaran yang ditandai dengan shalat Idul Fitri, ada pula pertemuan pemuka gereja.