Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Polri Usut Provokator Insiden Tolikara

Kompas.com - 21/07/2015, 02:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima laporan terakhir soal perkembangan insiden di Tolikara, Papua. Dari laporan itu, Tjahjo meminta agar Kepolisian Daerah Papua bisa mengusut provokator yang diduga bermain dalam insiden itu.

"Saya sebagai mendagri meminta kepada Polda Papua untuk mengusut tuntas siapa pelaku provokator kejadian pembakaran dan perusakan serta penyerbuan mushola di Tolikara," ujar Tjahjo dalam siaran pers yang diterima Senin (20/7/2015) malam.

Tjahjo pun yakin polri pasti mengusut tuntas permasalahan yang ada. Dia menitikberatkan kerja sama yang dibangun dengan unsur masyarakat, TNI, Polri dan pemerintah daerah

Pada Selasa (21/7/2015), Tjahjo berencana bertolak ke Tolikara dan melihat langsung kondisi masyarakat yang terluka serta lokasi pembakaran. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga akan mendapatkan laporan Bupati Tolikara dan menerima masukan dari tokoh agama dan masyarakat untuk menumbuhkan lagi kerukunan antar umat di sana.
Selain itu, Tjahjo juga akan menyerahkan bantuan 50 buah Al-qur'an.

"Kami minta Pemda harus melakukan pembahasan secepatnya dan waspada deteksi dini. Indonesia negara majemuk harus saling ada toleransi dan menghargai warga negara beribadah harus dikedepankan," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menduga bahwa insiden di Tolikara telah diciptakan oleh oknum yang berusaha membuat kerusuhan di sana.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno pun menduga ada pihak yang mengatasnamakan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dalam mengeluarkan surat soal larangan ibadah Shalat Idul Fitri.

"Kapolda dan pangdam turun ke daerah itu, mereka membantah bahwa tidak pernah dilakukan seperti itu. Artinya, lalu (surat edara) itu dari mana? Itu dibantah oleh panitia yang ada di sana," ujar Tedjo saat dijumpai di kantornya, Senin (20/7/2015).

Sebuah surat dengan kop surat GIDI sempat beredar di dunia maya. Surat itu berisi tiga poin pembatasan ibadah terhadap umat Islam, termasuk melarang melakukan shalat Idul Fitri di wilayah Tolikara. Tedjo mengaku surat itu memang ada. Namun, dia menduga bahwa ada pihak lain yang membuatnya di luar GIDI.

"Itu bisa dari mana saja begitu, tapi dari mereka (GIDI) tidak pernah mengeluarkan seperti itu," kata mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com