Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikirimi Anggrek, Pimpinan KPK Lapor ke Unit Gratifikasi

Kompas.com - 07/07/2015, 18:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dua pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi dan Taufiequrachman Ruki mendapat kiriman bunga anggrek. Kiriman tersebut lalu diserahkan ke unit gratifikasi KPK.

Dua pot tanaman anggrek bulan berwarna kuning dan ungu itu ditaruh di meja resepsionis Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2015) petang. Paket itu dikirim oleh perwakilan The Taipei Economic and Trade Office (TETO), Liang-Jen Chang.

Dua anggrek itu merupakan bingkisan Lebaran dengan hiasan berbentuk ketupat yang menggantung di tangkainya. Ada juga kertas berisi ucapan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H".

Saat dikonfirmasi, Johan mengakui bunga tersebut kiriman dari perwakilan Pemerintah Taipei. Namun, ia mengaku tidak mengenal nama pengirim maupun TETO.

"Saya tidak kenal. Kalau secara lembaga KPK, pernah berhubungan dengan KPK-nya Taiwan," kata Johan.

Johan mengatakan, pimpinan KPK lainnya juga menerima paket serupa. Menurut Johan, bunga anggrek tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi sehingga dirinya dan pimpinan lain akan melaporkannya ke unit gratifikasi KPK.

"Karangan bunga itu akan dilaporkan ke bagian gratifikasi," ujar Johan.

KPK sebelumnya mengimbau penyelenggara negara agar tidak menerima pemberian hadiah berupa parsel ataupun fasilitas lainnya. Jika hadiah tersebut diterima secara tidak langsung, penyelenggara tersebut wajib melaporkannya kepada KPK.

Jika ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang dianggap tidak suap, hal itu wajib dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari setelah diterima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com