Menkumham Dorong Partai Golkar Bersatu Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengaku belum dapat memutuskan kepengurusan sah Partai Golkar. Pasalnya, proses pengadilan masih berlangsung terkait sengketa kepengurusan partai tersebut.

Saat ditemui sebelum menghadiri sidang kabinet di Istana Presiden, Laoly justru mendorong agar dua kubu di internal Golkar dapat mencapai kesepakatan. Dengan demikian, perselisihan dapat diakhiri dengan musyawarah tanpa melalui proses pengadilan.

"Pengadilan kan belum selesai, itu sebabnya kita dorong bersatu saja," ucap Laoly, Senin (6/7/2015).

Selain itu, Laoly juga membantah telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta Kemenkumham segera menetapkan kepengurusan sah Partai Golkar. Informasi pengiriman surat itu diperoleh Kompas.com dari internal KPU.

Pendaftaran calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilu kepala daerah serentak dimulai pada bulan Juli ini. Waktu pendaftaran calon kepala daerah dari jalur independen tengah berlangsung, dan pendaftaran calon dari partai politik dimulai pada 26-28 Juli.

Tahun ini, pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.