Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tak Gegabah Lakukan "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 22/06/2015, 06:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Indra P. Simatupang meminta Presiden Joko Widodo tidak gegabah melakukan reshuffle kabinet. Reshuffle tersebut harus dilakukan dengan landasan evaluasi kinerja dan tidak terpengaruh oleh hasil survei.

"Saya ingatkan Pak Jokowi agar meneliti lebih dalam kinerja dan performance menteri-menterinya. Jangan sampai terpengaruh dengan lembaga survei yang memiliki keterbatasan," kata Indra, melalui pesan singkat, Minggu (21/6/2015) malam.

Pernyataan Indra itu menanggapi hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang dilakukan pada 26 Mei hingga 3 Juni 2015. Hasil survei dengan responden 250 pekerja profesional yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said itu, mengungkap beberapa nama menteri yang dianggap layak diganti karena kinerjanya  rendah atau tidak membuat terobosan.

Nama-nama menteri yang menurut hasil survei KedaiKOPI itu patut diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Menurut Indra, survei tersebut memiliki banyak keterbatasan karena tidak cukup mewakili aspirasi masyarakat. Ia juga tidak sepakat dengan argumentasi juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio yang menyatakan citra Jokowi akan naik jika mencopot Puan dari posisi menteri.

"Reshuffle itu bukan untuk menaikkan citra Presiden, tapi bagaimana memperbaiki kabinet Jokowi agar bisa mewujudkan program mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Menurut anggota Komisi VI DPR itu, masalah yang paling disoroti dari pemerintahan Jokowi adalah lemahnya kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi. Ia berharap Presiden Jokowi memahami dan melakukan evaluasi secara mendalam. Indikator yang digunakan untuk menyorot kinerja menteri di bidang ekonomi adalah harga kebutuhan pokok yang tidak stabil bahkan melambung tinggi, serta anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar.

"Yang jelas harus segera dilakukan Presiden saat ini adalah membongkar dan menyusun ulang mentri-mentrinya di bidang ekonomi," ujarnya.

Reshuffle atau perombakan kabinet menjadi wacana yang ramai diperbincangan beberapa waktu ini. Presiden Jokowi telah meminta seluruh menterinya membuat laporan kerja sekaligus rencana kerja hingga November mendatang.

Jokowi mengatakan, laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan ke depan merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet yang selalu dilakukannya untuk melihat sejauh mana program tercapai dan mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet. Meski demikian, Presiden tidak mengatakan bahwa evaluasi ini akan berujung pada perombakan kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dengan Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dengan Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com