Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tugas Berat Pansel KPK

Kompas.com - 10/06/2015, 09:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tugas yang berat. Kalimat itulah yang sering terdengar saat Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) bertemu dengan tokoh lintas agama di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa (9/6/2015) malam.

Para anggota pansel menyadari betul tugas berat yang dipikulnya, sejalan dengan tingginya harapan publik agar pimpinan KPK selanjutnya mampu menangani berbagai tindak pidana korupsi.

Sementara itu, para tokoh lintas agama memahami bahwa tidak mudah menemukan figur yang sempurna untuk memimpin KPK menjalankan tugas besarnya tersebut.

"Kami tahu kami mengemban tugas yang tidak ringan," kata Ketua Pansel KPK Destry Damayanti saat membuka pembicaraannya dengan tokoh-tokoh lintas agama.

Dalam pertemuan itu, Destry didampingi empat anggota pansel. Tokoh lintas agama diwakili oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo.

Sosok yang sesuai harapan

Said Aqil mengatakan, tugas terberat pansel adalah menjaring calon pimpinan KPK yang sesuai dengan harapan publik. Publik menuntut kesempurnaan pada pimpinan KPK, yaitu sosok yang tidak memiliki kesalahan pada masa lalu, berintegritas, tegas, tidak tebang pilih, dan independen. Tingginya tuntutan publik itu muncul karena rasa kecewa terhadap penegak hukum dan putus asa pada sistem hukum Indonesia yang belum berjalan adil.

Pencuri-pencuri kecil divonis, sementara skandal korupsi besar dibiarkan menguap. Menurut Said Aqil, Pansel KPK tidak mungkin dapat menemukan calon pimpinan KPK yang sempurna. Akan tetapi, ia meyakinkan, pansel dapat menjaring calon pimpinan KPK yang minim kelemahan.

"Kriteria yang dibuat pansel sudah bagus. Sangat sulit memenuhi kriteria itu. Ada syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Saya saja tidak masuk kriteria itu. Artinya, syarat yang dibuat sudah baik," kata Said Aqil.

Sementara itu, menurut Din Syamsuddin, tugas berat pansel bukan hanya memilih calon pimpinan KPK, tetapi juga menjamin bahwa nama-nama yang dipilih nanti dapat terbebas dari gangguan partai politik. Din mengingatkan bahwa partai politik dapat menjadi gangguan serius terhadap kinerja KPK.

"Ada faktor yang lebih luas, termasuk lingkungan politik yang menyeret KPK tidak bisa mengembangkan diri secara sejati sesuai amanat reformasi. Saya kira, ibu (pansel) memahami apa yang saya sampaikan," kata Din.

Din menegaskan, sebaik apa pun calon pimpinan KPK yang dipilih, hal itu tidak akan berguna jika masih bisa ditembus oleh kepentingan partai politik. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu meminta partai politik tidak mengganggu proses penjaringan calon pimpinan KPK.

"Mumpung ini belum terlalu rusak karena orang baik akan rusak dalam sistem yang rusak," kata dia.

Pada akhir pertemuan, para tokoh lintas agama memberikan pernyataan resmi untuk mendukung Pansel KPK menjalankan tugasnya dengan optimal. Masyarakat juga diminta untuk memberi dukungan yang sama dan diminta untuk tidak ragu mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK jika merasa mampu.

"Kami ingin memberi harapan baru agar publik berbondong-bondong menjadi calon anggota KPK, bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi menjadi martir untuk bangsa dan negara," kata Romo Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com