Politik Populis Terjepit Oligarki

JAKARTA, KOMPAS - Kemunculan politik populis merupakan reaksi dari tiga hal: secara sosial adalah efek pergeseran globalisasi neoliberal, tumbuhnya kesenjangan sosial. Sebagai elemen kunci adalah karena ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden ketujuh RI dalam Pemilu Presiden 2014, seakan menjadi representasi politik populis, terkait gaya kepemimpinannya yang dikenal dekat dengan rakyat melalui cara blusukan, baik saat menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, maupun saat menjabat Presiden RI.

Seiring dengan tampilnya Joko Widodo di panggung nasional, muncul pertanyaan apakah politik populis ala Jokowi dapat menandingi politik oligarki yang selama ini menjadi ciri politik nasional? Apakah kekuatan politik populis di Indonesia mempunyai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menggugurkan politik oligarki?

Sosok Jokowi sudah memunculkan keraguan sejak pertama mendaftarkan diri sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Dia datang dari Solo, kota kecil di Jawa Tengah, dengan latar belakang pebisnis kelas menengah. Sebaliknya, hampir semua Presiden RI terdahulu datang dari kalangan elite politik, termasuk keluarga militer.

Dukungan politik untuk Jokowi datang langsung dari rakyat, bukan berbasis partai politik, baik secara ideologi maupun struktur. Dia diusung PDI Perjuangan karena kader partai tersebut, tetapi tidak berada di dalam kepengurusan inti. Dia juga memiliki pendukung signifikan dari basis massa nonpartai.

Jokowi juga membawa agenda yang berusaha mentransformasikan kehidupan orang Indonesia kebanyakan melalui pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. Hal ini kerap dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya yang tanpa ambisi kebijakan khas dan hanya terfokus pada pemeliharaan institusi-institusi politik yang sudah ada, serta sibuk menegosiasikan distribusi kekuatan dan kekayaan di antara kelompok elite.

Popularitas Jokowi menjulang karena ketika menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tampil sebagai sosok sederhana, berikut dialog-dialognya dengan warga biasa. Juga, kerap berkunjung dadakan, atau diistilahkan blusukan ke komunitas atau ke kampung-kampung, kegiatan yang atraktif bagi publik yang kecewa dengan pemerintah sebelumnya yang bekerja inefisien.

Rintangan Jokowi

"Kelanggengan" Jokowi di pentas politik nasional dengan demikian sangat bersandar pada kemampuannya mewujudkan janji-janji kampanye yang dianggap pro rakyat banyak melalui reformasi bidang kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan, pembaruan perkotaan, dan pemberantasan korupsi. Atas sejumlah tantangan itu, dia menghadapi beberapa rintangan.