Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi X Wacanakan Hak Interpelasi kepada Jokowi soal Sanksi FIFA

Kompas.com - 06/06/2015, 13:32 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Joko Widodo diminta turun langsung menangani masalah persepakbolaan Indonesia. Presiden diharapkan mampu memberikan jalan keluar setelah FIFA menjatuhkan sanksi pada PSSI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam menilai masalah ini muncul akibat pihak-pihak yang berseteru tidak mendukung solusi yang diajukan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Beberapa waktu lalu, JK meminta agar Menteri Pemuda dan Olahraga mengevaluasi surat keputusan pembekuan kegiatan PSSI.

"Sekaliber JK yang sukses menyelesaikan konflik Poso dan Aceh, tetapi tidak berhasil menyelesaikan masalah PSSI sebab instruksi yang disampaikan tidak dituruti," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam dalam acara diskusi bertema "Bola Tak Lagi Bundar" di Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2015).

Ridwan mewacanakan untuk mengajukan hak interpelasi dan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan membubarkan PSSI. Ia mengklaim telah mendapatkan restu dari para pimpinan DPR RI untuk mengusulkan interpelasi. Ridwan berharap penggalangan usul interpelasi itu mendapat dukungan dari anggota lain di DPR.

Nantinya, dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo dapat berbicara di depan forum mengenai langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah FIFA menjatuhkan sanksi.

"Kita minta apa solusi suspend. Mau dibawa ke mana sepak bola Indonesia? Kita minta jawaban kepada Presiden. Bahwa nanti Presiden ada kesibukan, lalu menyerahkan kepada yang lain, itu urusan eksekutif," katanya.

Dia menegaskan, hak interpelasi tersebut bukan sebuah upaya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. (Glery Lazuardi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com