Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Museum Kepresidenan, Presiden Soekarno Tercatat Lahir di Surabaya

Kompas.com - 05/06/2015, 14:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
- Tempat kelahiran Presiden pertama RI Soekarno tengah menjadi perbincangan masyarakat setelah Presiden Joko Widodo salah menyebutnya. Dalam biodata yang dicatat di Museum Kepresidenan, Presiden Soekarno tercatat lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Di museum ini juga tercatat nama kedua orangtua Soekarno, yaitu Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Idayu Nyoman Rai.

Museum Kepresidenan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Oktober 2014. Pada 10 November 2014, museum ini mulai dibuka untuk umum. Lokasi museum berada dalam Kompleks Istana Bogor.

Dalam museum tersebut terdapat dokumentasi berupa gambar dan barang dari enam presiden RI. Terdapat juga patung enam Presiden RI berbahan perunggu karya seniman asal Bantul, Yusman. Selain itu, dipamerkan pula gambar perubahan peta Indonesia dari tahun 1945-2014.

Museum ini terbuka untuk umum, gratis, dengan syarat mematuhi aturan yang berlaku. Hari ini Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi museum tersebut. Keduanya baru pertama kali mengunjungi museum tersebut. Keduanya mengunjungi ruang khusus yang memamerkan sejarah tentang Soekarno.

Pada Hari Lahir Pancasila di Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6/2015), Jokowi menyampaikan pidato yang ditulis dalam lembaran kertas. Dalam pidato itu, Jokowi menyebut Blitar sebagai kota kelahiran Bung Karno.

"Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran proklamator kita, bapak bangsa kita, penggali Pancasila, Bung Karno, hati saya selalu bergetar," kata Jokowi setelah menyapa para hadirin.

Anggota Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit, mengakui kesalahan dan meminta maaf karena kekeliruan pidato itu. Ia mengaku kurang teliti saat membuat pidato yang tersebut. (Baca Jokowi Salah Sebut Tempat Lahir Bung Karno, Penulis Pidato Minta Maaf)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com