Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Yakin Anggota Dewan Punya Moral yang Baik

Kompas.com - 04/06/2015, 16:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Ketua DPR Setya Novanto tak percaya jika ada anggota Dewan yang menggunakan jasa prostitusi artis. Dia menilai, pernyataan tersangka mucikari prostitusi, RA, yang menyebut ada anggota Dewan sebagai langganannya hanya mengada-ada.

"Saya yakin anggota Dewan punya moral yang baik. Mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Novanto mengajak semua pihak menghargai proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh kepolisian saat ini. Tidak perlu ada spekulasi yang dimunculkan ke publik. Apalagi, RA juga tidak pernah mengungkapkan identitas anggota DPR yang disebut sebagai pelanggannya.

"Ini mengada-ada, karena itu kan masalah informasi. Jangan sampai terjebak dalam informasi," kata politisi Partai Golkar ini.

Saat menggelar konferensi pers, Selasa (2/6/2015), kuasa hukum mucikari berinisial RA, Pieter Ell, menyebut pelanggan jasa artis SB yang diduga terlibat prostitusi adalah para pengusaha hingga anggota parlemen. Meski demikian, Pieter enggan membongkar identitas pengusaha atau anggota parlemen tersebut.

"Pelanggannya SB pengusaha sampai pejabat anggota parlemen," ucap Pieter. (Baca: Pengacara RA: Pelanggan SB Mulai Pengusaha hingga Anggota Parlemen)

Sebelumnya, saat baru ditangkap oleh kepolisian, RA juga pernah menyebut ada anggota DPR yang menggunakan jasanya. Namun, sama dengan pengacaranya, RA enggan menyebut identitas anggota DPR yang dia maksud. (Baca: Arzetti Ingin Nama Anggota Dewan Pelanggan PSK Artis Dibuka ke Publik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com