Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Ada Mahasiswa seperti Faisal Basri, Tidak Saya Luluskan!"

Kompas.com - 25/05/2015, 20:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom yang juga politisi Partai Amanat Nasional, Drajad Wibowo, menyayangkan pernyataan Faisal Basri yang menuding mantan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sebagai biang keladi ambruknya industri bauksit nasional belakangan ini. Terlebih lagi, hal tersebut dikait-kaitkan dengan majunya mantan Ketua Umum PAN itu pada Pilpres 2014.

"Akademisi yang jujur dan mumpuni akan sangat berhati-hati membangun hubungan kausalitas antara fakta-fakta, tidak sembarangan mengaitkan. Kalau mahasiswa bimbingan saya membuat hubungan kausalitas seperti cara Bang Faisal, pasti tidak akan saya luluskan," kata Drajad melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2015).

Tim sukses Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 ini menjelaskan, pelarangan ekspor hasil tambang mentah, termasuk bauksit, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Setiap perusahaan tambang harus membangun smelter dan mengolah bahan mentahnya sendiri sebelum diekspor.

"Ini wajib berlaku mulai 12 Januari 2014. Jadi, tuduhan Faisal Basri bahwa timing-nya dikaitkan pilpres itu salah besar. Timing-nya adalah sesuai perintah UU. Titik," ujar Drajad.

Sejak saat RUU Minerba disusun, lanjut Drajad, memang DPR mendapat banyak tekanan dari pihak asing dan antek-anteknya. Mereka tidak menginginkan Indonesia membangun smelter dan mengelola bahan mentahnya sendiri.

"Kekayaan alam Indonesia ingin dikuras mentah-mentah biar mereka yang menikmati nilai tambah besar-besaran dari pengolahan. Teknologi dan industri Indonesia tidak usah berkembang. Insinyur-insinyur Indonesia tidak usah menjadi jago pengolahan. Biar mereka saja. Di mata mereka, Indonesia cukup jadi kuli keduk saja," ujar mantan Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR pada periode 2004-2009 ini.

Tekanan ini, kata dia, makin keras ketika kebijakan hilirisasi itu dijalankan, termasuk ancaman akan dibawa ke World Trade Organization. Untungnya, amanat undang-undang tetap bisa dijalankan hingga saat ini.

"Saya berharap pemerintahan Jokowi-JK konsisten menjalankan perintah UU tersebut dan tidak tunduk pada tekanan-tekanan asing dan antek-anteknya," ujar Drajad yang dikenal sebagai loyalis Hatta ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com