Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumhur: Penundaan Eksekusi Mati Mary Jane Tak Kurangi Wibawa Jokowi

Kompas.com - 29/04/2015, 10:21 WIB


SEMARANG, KOMPAS.com
 — Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menduga terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, adalah korban perdagangan manusia.

"Mary Jane terduga korban perdagangan orang yang terjebak sindikat narkoba internasional," kata Jumhur Hidayat melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Rabu (29/4/2015), seperti dikutip Antara.

Pernyataan deklarator nasional Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) itu terkait dengan penundaan eksekusi terhadap terpidana mati Mary Jane.

Atas penundaan eksekusi terhadap Mary Jane, Jumhur mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya, Jumhur melalui suratnya memohon kepada Presiden untuk membebaskan Mary Jane dari hukuman mati.

"Sama halnya dengan para tenaga kerja Indonesia yang wajib kita bela, saya mengetuk pintu hati Bapak untuk bisa menggunakan kekuasaan Bapak membebaskan Mary Jane dari hukuman mati yang fatal ini," kata Jumhur.

Jumhur juga berusaha meyakinkan Presiden bahwa putusan terkait dengan Mary Jane sama sekali tidak akan mengurangi wibawa Jokowi.

"Bahkan, sebaliknya akan mendapat dukungan karena Bapak dinilai sebagai sosok yang tegas, arif, dan bijaksana," demikian isi surat Jumhur kepada Presiden Jokowi.

Kejaksaan Agung memutuskan menunda pelaksanaan eksekusi Mary Jane, sementara delapan terpidana mati lainnya dieksekusi Rabu dini hari, di Nusakambangan, Cilacap. Penundaan itu karena ada permintaan dari Presiden Filipina Benigno Aquino Jr. (Baca: Kejagung: Eksekusi Mati Mary Jane Ditunda)

Permintaan tersebut diajukan setelah tersangka perekrut Mary Jane, Maria Kristina Sergio, menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina, Selasa (28/4/2015). Mary Jane pun diperlukan untuk memberikan kesaksian dalam pemeriksaan terhadap Sergio. (Baca: Perekrut Mary Jane Menyerahkan Diri di Filipina)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com